PAN Jambi belum menentukan rekomendasi untuk enam daerah jelang Pilkada 2024. Keputusan final masih alot di tengah persaingan ketat. Ke mana PAN akan berlabuh?
***
Di tengah gegap gempita persiapan Pilkada Serentak 2024, Partai Amanat Nasional (PAN) di Provinsi Jambi menghadapi tantangan besar dalam menentukan arah dukungan di enam daerah. Keputusan partai untuk memberikan rekomendasi kepada calon kepala daerah di Kerinci, Sarolangun, Bungo, Batanghari, Muaro Jambi, dan Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) masih berada dalam ketidakpastian.
Ketidakpastian di Tengah Persaingan
Hingga saat ini, PAN belum mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk enam daerah tersebut. Meski demikian, partai ini telah memberikan surat perintah tugas kepada beberapa nama potensial. Di Muaro Jambi, surat tugas diberikan kepada Masnah Busro dan Bambang Bayu Suseno. Ke dua-duanya adalah kader PAN.
Masnah Busro saat ini tercatat sebagai Ketua DPD PAN Muaro Jambi. Sedangkan Bambang Bayu Suseno merupakan pengurus teras DPW PAN Provinsi Jambi. Pada Pilkada periode lalu, Masnah-BBS bersatu menjadi pasangan.
Saat ini, keduanya berpisah jalan. Baik Masnah maupun BBS sama-sama berambisi untuk mengejar posisi satu di Pilkada 2024 ini. Namun, PAN dikabarkan sedang berupaya menyandingkan kembali Masnah-BBS jilid II.
Di Tanjabbar, petahana Anwar Sadat juga sudah memperoleh surat tugas. Di Bungo, Dedy Putra menerima surat tugas, sementara di Kerinci, Monadi dan Fadli Sudria menjadi dua kader yang memperoleh surat tugas dari PAN.
Namun, untuk Batanghari dan Sarolangun, situasinya lebih kompleks. Hafiz Fattah mendapat rekomendasi di Batanghari, tetapi Sarolangun masih dalam proses penjaringan. Tujuh kandidat bersaing ketat untuk mendapatkan dukungan PAN di Sarolangun, termasuk Muhammad Madel, Tontawi Jauhari, dan Hilallatil Badri.
Namun, Tontawi Jauhari telah duluan mengklaim bahwa PAN sudah menerbitkan rekomendasi untuknya. Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari PAN.
Dinamika Politik Internal
Ketua DPW PAN Provinsi Jambi, Bakrie, belum lama ini menyatakan bahwa penyerahan rekomendasi partai paling lambat dilakukan pada Agustus 2024, sebelum masa pendaftaran calon kepala daerah ke KPU dimulai pada 27 Agustus. Namun, proses internal yang alot membuat keputusan ini belum final.
"Rekomendasi PAN untuk 6 daerah ini menjadi perebutan antara kader internal dan eksternal. Ke mana PAN akan berlabuh? Kapan waktunya? Semua masih dalam pertimbangan," ujar Bakrie.
Ketidakpastian ini memicu dinamika politik internal yang signifikan di tubuh PAN. Persaingan antara kandidat dari dalam partai dan kandidat eksternal menciptakan tantangan tersendiri. Partai harus memastikan bahwa pilihan mereka tidak hanya populer tetapi juga memiliki potensi kepemimpinan yang kuat untuk masa depan.
Menanti Keputusan Akhir
Situasi ini menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat. Semua pihak menunggu keputusan PAN, yang dianggap akan sangat mempengaruhi hasil Pilkada di provinsi ini. Dengan waktu yang semakin mendesak, PAN diharapkan segera mengumumkan dukungannya untuk memberikan kepastian kepada para calon dan pendukungnya.
Bakrie menekankan bahwa prinsip kehati-hatian menjadi dasar dalam menentukan rekomendasi ini.
"Tunggu saja," kata Bakrie.
Para kandidat dan pendukung mereka berharap keputusan segera datang, memberikan arah dan strategi yang jelas untuk menghadapi Pilkada 2024. Dalam situasi yang dinamis ini, PAN berada di bawah sorotan, dan keputusan mereka akan menjadi penentu penting dalam peta politik Jambi.
Ketidakpastian yang ada saat ini menggambarkan kompleksitas politik di Jambi dan pentingnya PAN dalam menentukan arah dukungan. Partai ini berada di persimpangan penting, dan keputusannya akan berdampak besar pada masa depan politik di Provinsi Jambi.(*)
Add new comment