Peluncuran pemetaan kerawanan Pilkada 2024 oleh Bawaslu Jambi menimbulkan pertanyaan: Apakah ini langkah efektif atau sekadar formalitas? Sorotan pada isu-isu yang patut dipertanyakan dalam kesiapan menghadapi potensi kerawanan pemilu.
****
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jambi baru saja meluncurkan pemetaan kerawanan pemilihan kepala daerah serentak 2024 dalam rapat koordinasi yang diadakan di Ratu Convention Centre (RCC), Kota Jambi, pada 31 Agustus hingga 1 September 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Wein Arifin, serta berbagai pejabat keamanan dan hukum.
Namun, seiring dengan peluncuran ini, muncul pertanyaan besar: Apakah pemetaan kerawanan ini akan benar-benar efektif atau hanya menjadi formalitas rutin yang tidak memberikan dampak nyata di lapangan?
Plt Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi, Yanita Kusuma, mengungkapkan bahwa tujuan utama dari pemetaan ini adalah untuk mengidentifikasi potensi kerawanan dari tahap pencalonan hingga penghitungan suara, serta memperkuat kolaborasi antara stakeholder.
"Peluncuran pemetaan kerawanan ini bertujuan memperkuat kolaborasi antara stakeholder untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam Pilkada Serentak 2024," kata Yanita. Namun, apakah pernyataan ini cukup untuk meyakinkan masyarakat bahwa upaya ini akan efektif dalam mengatasi masalah klasik yang sering muncul dalam setiap pemilu?
Wakil Gubernur Abdullah Sani dalam sambutannya optimis bahwa semua pihak mampu mengatasi tantangan kerawanan ini berdasarkan pengalaman sukses dalam pemilu sebelumnya. Namun, apakah optimisme ini sejalan dengan realitas di lapangan? Kerawanan pemilu bukanlah isu baru di Jambi. Setiap kali pemilu digelar, isu-isu seperti politik uang, intimidasi, dan kecurangan teknis selalu menjadi momok yang menghantui proses demokrasi di daerah ini.
Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Wein Arifin, menjelaskan bahwa Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) menunjukkan adanya perbedaan tingkat kerawanan di berbagai kabupaten. Kabupaten Sarolangun dan Kota Jambi, misalnya, dicatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan tinggi, sementara Kabupaten Bungo masuk dalam kategori rawan rendah. Namun, pertanyaannya adalah, sejauh mana pemetaan ini benar-benar diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan? Apakah ini hanya angka-angka di atas kertas, atau akan diikuti dengan tindakan nyata yang dapat mencegah potensi masalah?
Lebih lanjut, pemetaan kerawanan ini hanya fokus pada konteks pemilu, seperti kontestasi, partisipasi masyarakat, dan penyelenggaraan pemilu, menurut Wein. Namun, ada kekhawatiran bahwa pendekatan ini mungkin terlalu sempit. Bagaimana dengan isu-isu lain yang juga krusial, seperti independensi aparat hukum dan keamanan, serta potensi intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan? Apakah hal-hal ini telah cukup diperhitungkan dalam pemetaan kerawanan?
Meskipun peluncuran pemetaan kerawanan ini disambut baik oleh banyak pihak, tantangan besar tetap ada. Pemetaan saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah bagaimana rekomendasi dan data ini diimplementasikan di lapangan. Tanpa tindakan nyata, pemetaan kerawanan ini bisa jadi hanya sekadar formalitas tanpa dampak berarti, sementara ancaman terhadap integritas pilkada tetap ada.
Bagi masyarakat Jambi, janji akan pemilu yang demokratis, aman, dan damai telah lama didengar. Kini, mereka menunggu bukti nyata, bukan sekadar kata-kata. Pertanyaan terbesar yang harus dijawab oleh Bawaslu dan pemerintah daerah adalah: Apakah mereka benar-benar siap menghadapi kerawanan yang sudah dipetakan, atau apakah pemetaan ini hanya akan menjadi tambahan angka dalam laporan tahunan?(*)
Add new comment