JAKARTA – Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tahun 2026 mulai digulirkan pada awal Maret hingga akhir tahun. Program ini menjadi salah satu instrumen utama pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras sekaligus memastikan ketersediaan pangan nasional tetap aman.
Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa program SPHP sebenarnya telah berjalan sejak awal tahun sebagai kelanjutan dari program tahun sebelumnya.
“Setelah pada Januari dan Februari 2026 telah terlaksana SPHP beras kelanjutan dari program 2025, mulai awal Maret ini SPHP beras tahun 2026 resmi berjalan lagi sampai akhir tahun,” kata Amran di Jakarta, Rabu, dikutip dari Antara.
Dalam program tahun ini, pemerintah menargetkan distribusi beras SPHP mencapai 828 ribu ton. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran subsidi harga sebesar Rp4,97 triliun yang dialokasikan dalam anggaran Badan Pangan Nasional.
Dalam pelaksanaannya, Bapanas meminta Perum Bulog sebagai operator program agar memprioritaskan penyaluran beras SPHP ke daerah-daerah yang bukan merupakan sentra produksi padi.
Selain itu, distribusi juga diarahkan ke wilayah yang tidak sedang mengalami masa panen raya.
Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan pasokan beras tetap tersedia di daerah yang rentan mengalami kekurangan pasokan sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.
Sementara itu, untuk wilayah yang sedang mengalami panen raya, penyaluran beras SPHP tetap diperbolehkan namun dilakukan secara terbatas.
Distribusi akan mempertimbangkan kondisi harga beras di tingkat konsumen di wilayah tersebut.
Langkah ini dinilai penting agar harga gabah di tingkat petani tidak jatuh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP)yang telah ditetapkan.
Amran juga menegaskan bahwa pelaksanaan program SPHP tahun ini didukung oleh kondisi stok beras pemerintah yang sangat kuat.
Saat ini, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog berada pada angka sekitar 3,7 juta ton.
Ia bahkan memperkirakan angka tersebut akan terus meningkat dalam waktu dekat.
“Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia, itu mimpi kita. Stok CBP kita hari ini 3,7 juta ton. Hitungan kami pertengahan Maret itu bisa tembus 4 juta ton. Akhir bulan bisa sudah mencapai 5 juta ton,” ujar Amran.
Menurutnya, ketersediaan stok yang melimpah menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan di tengah dinamika pasar global.
Bapanas juga memperbarui sejumlah aturan teknis dalam distribusi beras SPHP tahun 2026.
Dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 34 Tahun 2026, beras SPHP kini dapat disalurkan dalam dua jenis kemasan untuk memudahkan masyarakat.
Kemasan tersebut terdiri dari:
- 5 kilogram (kg)
- 2 kilogram (kg)
Sementara itu, kemasan 50 kilogram hanya diperuntukkan bagi daerah tertentu seperti Maluku, Papua, serta wilayah 3TP yang meliputi daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan.
Selain wilayah tersebut, kemasan besar juga dapat digunakan di daerah lain berdasarkan hasil rapat koordinasi pemerintah.
Dalam aturan terbaru, pemerintah juga menetapkan batas maksimal pembelian beras SPHP di tingkat konsumen.
Setiap masyarakat sebagai konsumen hanya diperbolehkan membeli:
- Maksimal 5 kemasan ukuran 5 kg
- Atau maksimal 2 kemasan ukuran 2 kg
Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan distribusi beras bersubsidi dapat menjangkau masyarakat secara merata.
Bapanas juga menegaskan bahwa beras SPHP yang telah dibeli oleh konsumen tidak boleh diperjualbelikan kembali, karena di dalamnya terdapat unsur subsidi dari negara.
Pemerintah juga menetapkan ketentuan harga beras SPHP pada tiga lini distribusi, mulai dari gudang Bulog hingga tingkat konsumen.
Wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB dan Sulawesi
- Gudang Bulog: Rp11.000/kg
- Distributor ke downline: maksimal Rp11.700/kg
- Konsumen: maksimal Rp12.500/kg
Wilayah Sumatera (kecuali Lampung dan Sumsel), NTT dan Kalimantan
- Gudang Bulog: Rp11.300/kg
- Distributor ke downline: maksimal Rp12.000/kg
- Konsumen: maksimal Rp13.100/kg
Wilayah Maluku dan Papua
- Gudang Bulog: Rp11.500/kg
- Distributor ke downline: maksimal Rp12.300/kg
- Konsumen: maksimal Rp13.500/kg
Penetapan harga ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara stabilitas harga di tingkat konsumen dan keberlanjutan rantai distribusi.
Program SPHP sebelumnya terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam menekan inflasi harga beras secara nasional.
Realisasi penjualan beras SPHP pada 2025 yang diperpanjang hingga akhir Februari 2026 tercatat telah mencapai 1,025 juta ton.
Distribusi tersebut dinilai berhasil membantu menjaga stabilitas harga beras terutama pada awal tahun.
Data menunjukkan bahwa inflasi beras pada awal tahun 2026 relatif lebih stabil dibandingkan dua tahun sebelumnya.
Pada Januari 2026, inflasi beras tercatat 0,16 persen, sementara pada Februari 2026 sebesar 0,43 persen.
Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan kondisi pada 2024 ketika inflasi beras mencapai 0,63 persen pada Januaridan melonjak hingga 5,28 persen pada Februari.
Sedangkan pada 2025, inflasi beras tercatat 0,36 persen pada Januari dan 0,26 persen pada Februari.
Dengan kondisi stok beras nasional yang melimpah serta dukungan program SPHP yang terus berjalan, pemerintah optimistis stabilitas harga beras dapat terus terjaga sepanjang tahun 2026. (*)
Add new comment