SUNGAI PENUH – Tekanan terhadap pelayanan kesehatan di Kota Sungai Penuh mencapai titik didih. Senin (2/3/2026), ruang rapat manajemen RSUD Mayjen H.A. Thalib berubah menjadi arena evaluasi terbuka.
Manajemen rumah sakit milik pemerintah itu tak berkutik saat dihujani kritik tajam Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Provinsi Jambi dalam audiensi resmi.
Di meja yang sama, duduk manajemen rumah sakit dan perwakilan mahasiswa. Di luar ruangan, ada suara pasien yang selama ini mengendap: keluhan soal obat kosong, antrean panjang, sistem pendaftaran membingungkan, hingga jadwal poli yang tidak transparan.
DPD IMM datang bukan dengan basa-basi.
Audiensi dipimpin langsung Kepala Bidang Hukum dan HAM DPD IMM Provinsi Jambi, Yopi Aprizal. Dengan nada tegas, ia menegaskan kedatangan mereka bukan seremonial, melainkan membawa akumulasi kekecewaan publik.
“Kami tidak sedang mencari panggung. Kami datang membawa suara pasien, suara keluarga pasien yang merasa dipersulit, yang kecewa, bahkan yang kehilangan kepercayaan terhadap pelayanan rumah sakit ini. Kalau pelayanan publik terus dikelola tanpa evaluasi serius, maka yang dirugikan adalah masyarakat kecil,” tegas Yopi.
Satu per satu persoalan dibedah.
Mulai dari kualitas pelayanan tenaga kesehatan, ketersediaan obat yang kerap dipersoalkan, sistem pendaftaran pasien yang dinilai berbelit, hingga minimnya transparansi informasi jadwal poli dan kuota harian.
Menurut Yopi, pelayanan kesehatan bukan sekadar prosedur administratif. Itu adalah hak dasar warga negara.
“Rumah sakit ini dibiayai oleh uang rakyat. Maka orientasinya harus kepada rakyat, bukan sekadar administratif atau rutinitas birokrasi. Kalau ada pasien yang harus membeli obat di luar karena stok kosong, kalau ada warga yang kebingungan karena sistem pendaftaran tidak jelas, itu bukan kesalahan teknis semata. Itu cermin lemahnya manajemen,” ujarnya.
Pernyataan itu menjadi titik tekanan.
Di bawah tekanan argumentatif tersebut, manajemen RSUD akhirnya menyatakan kesanggupan melakukan sejumlah pembenahan strategis dengan tenggat waktu 30 hari kerja sejak penandatanganan berita acara.
Komitmen itu meliputi evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan, penegakan disiplin atas pelanggaran etika pelayanan, serta penguatan pembinaan dan pengawasan petugas secara berkelanjutan.
RSUD juga berjanji membuka informasi layanan secara transparan, mencakup jadwal poli, kuota harian, prosedur rujukan, hingga alur pelayanan.
Evaluasi kuota dokter spesialis dan penyederhanaan sistem pendaftaran, termasuk melalui Mobile JKN, menjadi bagian dari komitmen tersebut.
Direktur RSUD Mayjen H.A. Thalib, Deby Zartika, menyampaikan apresiasi atas perhatian DPD IMM dan menyatakan siap menjalankan seluruh poin kesepakatan.
“Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan demi kepentingan masyarakat,” ujarnya singkat.
Namun bagi IMM, komitmen tertulis bukan akhir.
Yopi menegaskan bahwa evaluasi yang dimaksud bukan laporan administratif yang selesai di atas kertas, melainkan perubahan yang benar-benar dirasakan pasien di lapangan.
“Kalau dalam 30 hari tidak ada perubahan konkret, tidak ada perbaikan sistem, tidak ada transparansi, tidak ada peningkatan kualitas pelayanan, maka kami tidak akan ragu mengambil langkah lebih tegas. Kami akan mendesak Wali Kota Sungai Penuh melakukan evaluasi total, termasuk terhadap kepemimpinan di rumah sakit ini. Jabatan itu amanah, dan amanah harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
DPD IMM memastikan pengawasan tidak berhenti di ruang audiensi.
Organisasi mahasiswa tersebut menyatakan akan terus mengawal komitmen manajemen serta membuka ruang partisipasi publik untuk menilai langsung perubahan yang terjadi.
“Audiensi ini bukan akhir. Ini awal pengawalan. Kami ingin RSUD ini bangkit, berbenah, dan kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat. Kalau tidak, kami siap berdiri di barisan terdepan untuk menuntut pertanggungjawaban,” pungkasnya.
Kini hitungan waktu dimulai.
Tiga puluh hari ke depan akan menjadi ujian: apakah RSUD Mayjen H.A. Thalib benar-benar berbenah, atau sekadar meredam badai kritik sementara. Masyarakat menunggu, IMM mengawal, dan manajemen berada dalam sorotan. (*)
Add new comment