JAMBI – Gelombang banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini memuncak menjadi krisis kemanusiaan yang kian mengkhawatirkan. Di tengah meningkatnya dampak kerusakan dan korban yang terus bertambah, suara mahasiswa dari berbagai daerah ikut menyerukan sikap tegas pemerintah. Salah satunya datang dari Raga Samudera, Ketua PMII Rayon Hukum, yang menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Pengurus Besar PMII sekaligus mendesak Presiden Republik Indonesia menetapkan status Darurat Bencana Nasional.
“Tidak ada satu pun yang menginginkan musibah sehebat ini,” tegas Raga. “Namun rangkaian bencana yang terus terjadi di Pulau Sumatera—dari Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat—telah menggambarkan betapa pentingnya kita menyoroti secara serius penyebab dan lemahnya langkah antisipasi pemerintah.”
Menurutnya, apa yang terjadi bukan sekadar persoalan cuaca ekstrem. Banjir yang berulang, kata Raga, adalah potret paling nyata dari buruknya tata kelola lingkungan dan lemahnya pengawasan terhadap eksploitasi sumber daya alam. Ia menilai bahwa pemerintah selama ini terlalu sering menempatkan banjir dalam bingkai “musim tahunan”, alih-alih melihatnya sebagai konsekuensi dari kebijakan yang tidak berpihak pada keberlanjutan alam.
Raga menegaskan bahwa penetapan status Darurat Bencana Nasional bukan hanya penting, tetapi mendesak. Status tersebut akan membuka ruang bagi penanganan yang lebih cepat, terstruktur, dan terkoordinasi, termasuk mobilisasi sumber daya dalam skala besar.
“Rakyat di lintas wilayah Sumatera sedang berjuang menyelamatkan hidup dan masa depan mereka. Negara harus hadir, bukan sekadar mengirim imbauan,” ujarnya.
Lebih jauh, Raga menyoroti bahwa banjir memang bisa disebut musibah. Namun ada pertanyaan yang, menurutnya, tidak bisa terus-menerus dihindari oleh pemerintah: sampai kapan alam disalahkan, sementara kerusakan lingkungan terus dibiarkan?
Ia menilai bahwa musibah terbesar bukan air bah yang datang, melainkan kelalaian penguasa yang tak kunjung belajar dari bencana sebelumnya.
Seruan keras dari PMII ini menambah tekanan publik terhadap pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah luar biasa dalam menangani bencana di Sumatera. Di tengah situasi yang makin genting, sorotan kini mengarah pada keputusan Presiden: apakah negara akan hadir penuh, atau kembali terlambat menghadapi bencana yang terus mengulang pola yang sama.(*)
Add new comment