Jambi - Suasana Gedung DPRD Provinsi Jambi mendadak diselimuti kegelapan pada Kamis (6/11/2025) siang, tepat ketika Komisi II menerima kedatangan massa dari Aliansi Pembela Rakyat Jambi. Meskipun listrik mati total, dialog antara wakil rakyat dan ratusan massa tetap berlangsung tertib dan damai.
Massa aksi datang dengan tuntutan utama yang tegas: mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk menangkap Sucipto yang diduga sebagai mafia tanah, sekaligus menuntut pembebasan Thawaf Ali, seorang aktivis agraria dan Ketua Divisi Advokasi Persatuan Petani Jambi (PPJ).
"Aspirasi ini disampaikan dengan tertib, tidak ada anarkis," ujar Erpan, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jambi, saat dikonfirmasi usai pertemuan.
Di sela-sela dialog serius tersebut, insiden listrik padam justru memicu sindiran halus dari salah satu anggota aliansi.
"Kalau lampu mati sehari di DPRD, masyarakat yang rugi. Karena DPRD jadi tak bisa kerja,” ucapnya pelan, yang disambut tawa kecil sesama massa.
Terkait padamnya listrik, Sekretaris DPRD Provinsi Jambi, Arif Budiman, menjelaskan bahwa gangguan tersebut disebabkan oleh konslet di bagian belakang gedung sejak semalam. "Iya kami mintak maaf, semalam ada yang konslet di bagian belakang gedung. Sampai sekarang pihak PLN belum memperbaikinya," ujarnya singkat.
Menanggapi tuntutan massa, Ketua Komisi II Erpan menyatakan bahwa pihaknya akan segera melaporkan aspirasi tersebut kepada pimpinan DPRD dan berkoordinasi dengan Polda Jambi.
Erpan juga menyoroti isu lahan yang marak diperbincangkan:
“Terkait kebun sawit baik milik perusahaan maupun masyarakat yang berada dalam kawasan hutan, insya Allah Senin nanti kami akan menggelar pertemuan. Tujuannya untuk mengakomodir aspirasi masyarakat dan menertibkan kawasan hutan,” jelas Erpan, yang harus berbicara di tengah kegelapan.
Pihaknya menyadari isu kebun sawit dalam kawasan hutan menjadi sorotan nasional, terutama dengan adanya Satgas Penegakan Hukum (PKH) dari pusat. DPRD berencana berdiskusi langsung dengan Satgas PKH untuk menertibkan dan menyelesaikan persoalan ini sesuai prosedur.
Dalam aksi tersebut, salah satu anggota aliansi, Aidil, melontarkan kritik keras terhadap Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, menuntut Komisi II agar tidak memberikan anggaran untuk kepala dinas terkait.
Menanggapi kritik emosional tersebut, Erpan menegaskan bahwa mekanisme harus berjalan. "Kalau ada oknum yang salah, tentu harus diberi sanksi. Tapi bukan berarti kita hapus anggarannya. Dinas kehutanan tetap harus bekerja menyelesaikan persoalan kehutanan ini. Kami juga akan minta Pak Gubernur untuk mengevaluasi pejabat yang tidak profesional,” balasnya.
Aksi berakhir damai. Massa Aliansi Pembela Rakyat Jambi membubarkan diri dengan tertib, meninggalkan gedung wakil rakyat yang masih gelap, seolah menjadi simbol dari padamnya daya lembaga yang tengah dituntut keadilannya oleh publik.(*)
Add new comment