Pemkot Jambi Serahkan LKPD 2025 ke BPK, Wali Kota Maulana: Transparansi Adalah Prioritas

JAMBI – Pemerintah Kota Jambi kembali membuktikan komitmennya dalam tata kelola keuangan yang akuntabel. Hal ini ditandai dengan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi pada Selasa (31/3/2026).

Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Jambi, Maulana, di Auditorium BPK Perwakilan Jambi. Penyerahan ini dilakukan secara serentak bersama 11 pemerintah daerah lainnya di wilayah Provinsi Jambi, tepat sebelum batas waktu konstitusional berakhir.

Dalam penyampaiannya, Maulana menekankan bahwa kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 merupakan harga mati bagi Pemkot Jambi. Baginya, penyerahan LKPD tepat waktu adalah cermin dari disiplin administrasi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Penyerahan ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral kami kepada rakyat. Seluruh OPD telah bekerja keras memastikan laporan ini disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),” tegas Maulana.

Ia juga optimis bahwa dengan kualitas laporan yang ada, Kota Jambi dapat mempertahankan tradisi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih berturut-turut pada tahun sebelumnya.

Ada hal menarik dalam postur keuangan tahun ini. Maulana mengungkapkan bahwa APBD Kota Jambi tahun 2025 telah menyentuh angka Rp2 triliun. Peningkatan signifikan ini, menurutnya, menuntut pengawasan yang jauh lebih ketat.

“Anggaran kita sudah menembus angka Rp2 triliun. Artinya, tanggung jawab kita semakin besar. Setiap rupiah harus dipastikan tepat sasaran untuk pembangunan kota dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Muhamad Toha Arafat, memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh kepala daerah yang kompak menyerahkan laporan secara serentak. Setelah ini, BPK akan segera menerjunkan tim untuk melakukan audit terperinci selama 60 hari ke depan.

Menanggapi hal tersebut, Pemkot Jambi menyatakan siap bersikap kooperatif. Wali Kota Maulana menginstruksikan seluruh jajarannya untuk terbuka dalam memberikan data yang dibutuhkan tim auditor.

“Kami siap mendukung penuh proses pemeriksaan agar hasilnya objektif dan benar-benar mencerminkan kondisi riil keuangan daerah,” pungkasnya.