Jambi – Kasus gedung megah terbengkalai dan menjadi ‘sarang hantu’ di tengah kota, yang lokasinya bersebelahan dengan Gedung Putra Retno, Pasar Jambi itu, akhirnya mendapat perhatian dari Wali Kota Jambi, Dr. Maulana.
Dari Lembah Tidar, Magelang, Maulana menegaskan akan menelusuri akar masalah gedung itu. Ia berjanji akan mencari solusi agar aset tersebut tak sia-sia.
"Saya akan lakukan penelusuran akar masalahnya dan akan dicarikan alternatif solusinya… demi menyelamatkan aset pemerintah dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Maulana.
Ia menegaskan setelah kembali ke Jambi, masalah ini akan segera ditindaklanjuti.
Seperti diketahui, bangunan ini dibangun dengan dana APBD senilai Rp 13 miliar. Namun hingga kini tak pernah digunakan.
Fakta yang mencuat menunjukkan bangunan ini awalnya diperuntukkan bagi Bank 9 Jambi. Tapi hingga kini pengelolaannya terhambat akibat sengketa tanah dan masalah teknis lainnya.
Masalah ini semakin pelik karena tanah tempat gedung berdiri masih dalam sengketa dengan warga bernama Asril, yang mengklaim memiliki bukti kepemilikan yang sah. Aset ini pun sudah berpindah ke Biro Aset Pemkot Jambi, bukan lagi di bawah Dinas PU Kota Jambi.
Bangunan ini semakin rusak akibat terbengkalai, tanpa ada upaya perawatan atau pemanfaatan. Pejabat sebelumnya tak pernah menindaklanjuti kasus ini, hingga akhirnya gedung tersebut berubah menjadi bangunan tak berguna di tengah kota.
Kasus bangunan mangkrak di Pasar Jambi ini memiliki pola yang mirip dengan kasus jalan umum yang hancur akibat truk batubara di Sarolangun. Keduanya sama-sama melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar, tetapi hasilnya tidak bisa dinikmati masyarakat.
Baik di Jambi maupun Sarolangun, masalahnya sama: lemahnya pengawasan pemerintah dalam pengelolaan aset daerah.
Mantan Wakil Bupati Sarolangun, Hilallatil Badri, bahkan sampai meminta KPK turun tangan untuk mengusut penyalahgunaan aset di daerahnya. Kini, pertanyaan serupa muncul: Akankah masalah bangunan mangkrak ini juga perlu campur tangan KPK?
Masyarakat kini menunggu apakah Wali Kota Maulana benar-benar akan menyelesaikan masalah ini, atau hanya sekadar pernyataan politik tanpa tindakan nyata. Mengingat uang rakyat yang sudah terlanjur terbuang tidak sedikit.
Bangunan ini bisa menjadi aset produktif jika dikelola dengan baik.
Seorang warga Pasar Jambi, Ridwan (45), mengaku geram dengan kondisi ini.
"Kalau memang tidak bisa digunakan, lebih baik bangunan itu diubah jadi fasilitas publik. Jangan dibiarkan terbengkalai sampai berlumut begitu! Kenapa baru sekarang mau ditangani?" ujar Ridwan.
Sementara itu, Rahma (39), seorang pedagang di dekat gedung putra retno mengungkapkan warga sekitar juga merasa resah karena gedung tersebut kini tak ubahnya tempat kosong yang tak terawat.
"Kalau memang ada masalah hukum, ya selesaikan! Jangan biarkan gedung itu jadi rumah hantu di tengah kota. Uang rakyat habis, tapi manfaatnya nol!" ujarnya kesal.
Jika benar-benar serius, Wali Kota Jambi Dr. Maulana memiliki beberapa opsi konkret untuk menyelamatkan bangunan ini. Pertama, dengan segera menuntaskan status hukum tanah tersebut – Jika memang masih bersengketa, Pemkot harus segera menyelesaikan dengan jalur hukum atau melakukan negosiasi dengan pihak yang mengklaim kepemilikan.
Kedua, mengubah fungsi bangunan – Jika Bank 9 Jambi tidak bisa mengambil alih, aset ini bisa dijadikan pusat pelayanan publik, gedung UMKM, atau fasilitas umum lainnya. Ketiga, menggandeng investor swasta – Jika Pemkot tidak sanggup mengelola, bisa dilakukan sistem kerjasama dengan pihak ketiga untuk memanfaatkan gedung tersebut agar tidak mubazir.
Jika Pemkot Jambi gagal menyelesaikan masalah ini, bukan tidak mungkin KPK akan turun gunung.(*)
Add new comment