JAMBI – Penolakan terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% kian menguat di berbagai daerah, termasuk di Kota Jambi. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Jambi menyatakan sikap tegas menolak kebijakan tersebut, menyebutnya sebagai bentuk "perampasan aset rakyat" yang membebani masyarakat kecil demi menutupi kekurangan anggaran negara.
Ketua Kebijakan Publik KAMMI Kota Jambi, Azizul, menilai kebijakan ini tidak adil dan tidak berpihak kepada rakyat kecil.
"Jika negara butuh uang cepat, kenapa bukan koruptor yang disasar dan aset mereka yang disita? Jangan sampai rakyat kecil menjadi korban atas kesalahan pengelolaan keuangan negara," ujar Azizul, Sabtu (21/12/2024).
KAMMI menawarkan solusi yang dianggap lebih adil untuk mengatasi masalah defisit anggaran tanpa membebani masyarakat kecil:
- Berantas Korupsi Secara Serius
Pemerintah didesak untuk mengambil langkah nyata dalam menangani kasus korupsi besar yang telah merugikan negara hingga triliunan rupiah. - Sita Aset Koruptor
Hasil dari penyitaan aset para koruptor bisa digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran negara, alih-alih membebani rakyat kecil dengan kenaikan pajak. - Optimalisasi Zakat dan Wakaf
Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, KAMMI menyarankan agar zakat dan wakaf dimanfaatkan sebagai instrumen alternatif untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional.
Azizul menegaskan bahwa rakyat sudah cukup terbebani oleh tingginya biaya hidup dan ketidakstabilan ekonomi. Kenaikan PPN dianggap semakin memperparah kondisi masyarakat kecil.
"Bangsa ini maju bukan dengan membebani rakyat, tetapi dengan melepaskan belenggu yang menahan rakyat. Jangan terus-menerus rakyat diminta berkorban. Saatnya pemerintah menunjukkan keberanian dengan menyelesaikan kebocoran anggaran dan memberantas korupsi," tambahnya.
KAMMI Kota Jambi juga menggerakkan opini publik melalui media sosial dengan seruan #TolakPPN12%, #PerampasanAsetRakyat, dan #BerantasKorupsiDulu. Mereka berharap gerakan ini mampu membuka mata pemerintah untuk mempertimbangkan ulang kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat.
KAMMI berjanji akan terus mengawal isu ini hingga pemerintah mengambil langkah nyata untuk mencari solusi tanpa memberatkan rakyat kecil. (*)
Add new comment