Pejabat Publik Kini Boleh Jabat Ketua KONI, Berikut Sejumlah Kepala Daerah yang Dilantik jadi Ketua KONI

Perubahan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional resmi memperbolehkan pejabat publik seperti gubernur, bupati, dan wali kota menjabat sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Revisi ini menghapus ketentuan dalam UU Nomor 3 Tahun 2005 yang melarang pejabat publik menjadi pengurus KONI.

Pasal 41 UU Nomor 11 Tahun 2022 menyebutkan bahwa pengurus KONI harus mandiri, memiliki kompetensi di bidang keolahragaan, dan dipilih oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan dihapusnya larangan bagi pejabat publik, sejumlah kepala daerah telah memanfaatkan peluang ini untuk menjabat sebagai Ketua KONI di wilayah masing-masing.

Berikut adalah daftar kepala daerah yang kini menjabat sebagai Ketua KONI:

Staf Ahli Bidang Hukum Olahraga Kemenpora, Samsudin, menjelaskan bahwa perubahan ini merupakan hasil revisi panjang dan perdebatan di DPR.

“Larangan pejabat publik menjadi pengurus KONI sebelumnya diatur dalam Pasal 40 UU Nomor 3 Tahun 2005, tetapi telah dihapus dalam UU Nomor 11 Tahun 2022. Perubahan ini dimaksudkan untuk mendukung kemajuan keolahragaan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pejabat publik,” ujar Samsudin, belum lama ini.

Meski bertujuan meningkatkan sinergi antara pemerintahan dan pengelolaan olahraga, keputusan ini menuai pro dan kontra. Pendukung perubahan ini menyebut bahwa keterlibatan pejabat publik dapat membawa akses lebih besar terhadap sumber daya dan kebijakan untuk mendukung kemajuan olahraga. Namun, kritik muncul terkait potensi konflik kepentingan dan independensi organisasi olahraga.

KONI pusat berharap keterlibatan kepala daerah sebagai Ketua KONI dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan olahraga di daerah masing-masing.(*)