JAMBI – Polemik proyek jalan instruksi presiden (Inpres) di Tanjung Jabung Timur semakin memanas. Kritik keras dari Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jambi, Adri SH MH, kini mendapat sorotan lebih tajam dari salah satu kontraktor. Kontraktor tersebut mengungkapkan bahwa masalah proyek ini sudah berakar sejak tahap awal perencanaan di BPJN IV.
Sang kontraktor, yang meminta namanya dirahasiakan, menyatakan bahwa kelemahan dalam perencanaan yang dilakukan BPJN IV menjadi faktor utama yang menyebabkan proyek tersebut bermasalah.
"Sejak awal, perencanaan proyek ini di BPJN IV sudah bermasalah. Banyak detail yang tidak diperhitungkan dengan baik, dan ini jelas mencerminkan buruknya perencanaan di internal BPJN IV," ujar kontraktor itu.
Akibat dari perencanaan yang buruk ini, pelaksanaan proyek menjadi tidak maksimal dan justru merugikan masyarakat.
"Proyek jalan yang seharusnya bisa dirasakan manfaatnya oleh warga, akhirnya tidak terealisasi dengan baik. Ini jelas sangat merugikan masyarakat Jambi," lanjutnya.
Kontraktor tersebut juga menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemuda Pancasila yang mendesak KPK untuk turun tangan.
"Saya sangat setuju jika KPK turun tangan dalam kasus ini. Jangan sampai citra Presiden Jokowi rusak karena buruknya manajemen dan perencanaan di BPJN IV. Ini adalah proyek Inpres yang seharusnya menjadi kebanggaan, bukan malah menjadi masalah," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jambi, Adri SH MH, telah menyuarakan kekecewaannya terhadap BPJN IV dan meminta Menteri PU untuk mencopot pejabat-pejabat yang tidak becus bekerja.
"Masyarakat Jambi dirugikan. Proyek ini seharusnya bisa dinikmati oleh warga, tapi malah terbengkalai. Ini merusak citra Presiden Jokowi. Kami mendesak Menteri PU untuk mencopot pejabat BPJN IV, mulai dari Kepala Balai, Kasatker, hingga PPK proyeknya," ujar Panglima Adri, begitu ia akrab disapa.
Panglima Adri menambahkan bahwa pejabat-pejabat baru yang lebih progresif dan bertanggung jawab harus menggantikan posisi tersebut agar pelaksanaan proyek inpres bisa berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Kita butuh pejabat yang benar-benar peduli dan bertanggung jawab. Proyek ini harus diselamatkan agar tujuan Inpres tercapai dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya," pungkasnya.
Proyek peningkatan Jalan Tugu PMD - Jalan Poros Kuala Jambi Menuju Jalan Jerambah Beton Kampung Laut sepanjang 8,029 km dan proyek peningkatan Jalan Parit Selamat - Kuala Mendahara sepanjang 9,65 km, keduanya bermasalah. Dana yang telah dicairkan tidak terealisasi dalam bentuk pekerjaan yang signifikan, menimbulkan pertanyaan besar mengenai pengelolaan anggaran tersebut.
Pemuda Pancasila Provinsi Jambi berjanji akan terus mengawal masalah ini hingga tuntas.
"Kami tidak akan diam. Kami akan terus mendesak agar pihak terkait bertanggung jawab dan proyek ini bisa diselesaikan demi kesejahteraan masyarakat Jambi," tutup Panglima Adri.
Dengan desakan dari berbagai pihak dan dukungan untuk penyelidikan yang lebih mendalam, harapan masyarakat Jambi adalah agar proyek ini segera ditangani dengan serius. Keterlibatan KPK diharapkan dapat mengungkap segala permasalahan yang ada dan memastikan proyek inpres di Jambi bisa terealisasi dengan baik, sesuai dengan harapan Presiden Jokowi.(*)
Add new comment