Jambi – Kontroversi keberangkatan 22 Kepala Sekolah (Kepsek) SMP dan Kabid Dinas Pendidikan Kota Jambi ke luar negeri terus memanas. Meskipun Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jambi, Ridwan, menyatakan bahwa perjalanan tersebut menggunakan biaya pribadi, pernyataan ini justru memicu lebih banyak pertanyaan daripada jawaban.
Ridwan menegaskan bahwa kunjungan ke Malaysia dan Thailand itu bukan bagian dari kegiatan dinas dan tidak menggunakan uang negara. "Biasa lah dindo. Itu kunjungan pribadi, bukan dinas. Uang sendiri. Kalau tidak salah, mereka berangkat ke Malaysia dan Thailand. Biasa, refreshing," ujarnya, Minggu (13/10/2024).
Namun, pernyataan ini ditanggapi keras oleh aktivis Robert Samosir, yang pertama kali mengungkapkan masalah ini ke publik. Robert mempertanyakan adanya surat tugas dan disposisi Sekda yang menyertai keberangkatan para Kepsek tersebut.
"Jika benar menggunakan dana pribadi, kenapa ada surat tugas resmi? Mengapa juga Kabid Dinas Pendidikan ikut mendampingi? Ini justru mengaburkan batas antara urusan pribadi dan dinas," tegas Robert dengan kritis.
Robert juga menyoroti fakta bahwa disposisi Sekda diterbitkan pada 1 Oktober 2024, berdasarkan Nota Dinas dari Dinas Pendidikan. Menurutnya, jika ini murni kunjungan pribadi, mengapa ada dasar resmi untuk surat tugas?
Selain itu, Robert mengkritik waktu perjalanan yang dilakukan pada hari kerja, bukan di saat libur, yang menambah kecurigaan bahwa kunjungan ini bukanlah urusan pribadi semata.
Kecurigaan semakin menguat ketika Robert mempertanyakan transparansi keberangkatan ini di tengah berbagai persoalan pendidikan di Kota Jambi yang seharusnya menjadi fokus utama pemerintah. Robert menyebut bahwa lawatan tersebut seharusnya mendapat perhatian lebih serius dari DPRD Kota Jambi.
"Mengapa kunjungan ini dilakukan saat ada banyak masalah pendidikan di Jambi? Haruskah prioritas mereka dihabiskan untuk perjalanan luar negeri yang belum jelas tujuannya?" kritik Robert, yang juga mendesak adanya penyelidikan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.
Desakan Transparansi dan Klarifikasi
Kini, masyarakat menunggu langkah DPRD Kota Jambi untuk memanggil pihak-pihak terkait dan memberikan klarifikasi yang transparan mengenai keberangkatan ini. Pengamat politik dan pemerhati pendidikan menilai, jika dugaan pelanggaran administratif terbukti, hal ini bisa memicu investigasi lebih dalam oleh aparat penegak hukum.
"Publik berhak mengetahui apa sebenarnya tujuan dari lawatan ini. Apakah benar untuk pendidikan, atau sekadar wisata? Kami ingin transparansi penuh, agar tidak ada lagi spekulasi negatif," tegas Robert, menutup pernyataannya.
Kini, langkah konkrit dari pemerintah daerah dan DPRD sangat ditunggu untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang lawatan kontroversial ini. Jika tidak ada tindakan tegas, kasus ini bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas pejabat pendidikan di Kota Jambi. (*)
Add new comment