Dinamika Pemilih di Jambi: KPU Tetapkan 2,7 Juta DPS, Tantangan Baru Menjelang Pilkada 2024

KPU Jambi tetapkan 2,7 juta Daftar Pemilih Sementara untuk Pilkada 2024, namun tantangan baru muncul terkait validitas data dan kesiapan infrastruktur.

JAMBI - Dengan Pilkada serentak yang semakin dekat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi menghadapi tantangan besar dalam memastikan setiap warga yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya. Pada Jumat, 16 Agustus 2024, KPU Provinsi Jambi menetapkan sebanyak 2.698.805 Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam rapat pleno rekapitulasi yang berlangsung di Swiss-Belhotel, Kota Jambi. Angka ini, meskipun besar, memunculkan pertanyaan tentang validitas data dan persiapan yang dibutuhkan untuk menjamin kelancaran proses demokrasi di provinsi ini.

Ketua KPU Provinsi Jambi, Iron Sahroni, mengakui bahwa rekapitulasi DPS ini bukan tanpa tantangan. Proses yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di desa, kemudian ke tingkat kecamatan, hingga akhirnya disahkan di tingkat kabupaten/kota, merupakan upaya besar untuk menjaring seluruh pemilih yang sah. "Setelah melakukan pemutakhiran data pemilih, kami kini sampai pada penetapan DPS, namun pekerjaan belum selesai di sini," ujarnya, mengisyaratkan bahwa masih ada potensi masalah yang harus diselesaikan sebelum hari pemilihan.

Dengan total 2.698.805 pemilih yang terdiri dari 1.360.794 laki-laki dan 1.338.011 perempuan, tersebar di 6.390 Tempat Pemungutan Suara (TPS), KPU menghadapi tekanan untuk memastikan bahwa setiap pemilih terdaftar dengan benar dan memiliki akses ke TPS. Dalam konteks ini, distribusi geografis pemilih di 144 kecamatan dan 1.585 desa/kelurahan di Provinsi Jambi menjadi tantangan tersendiri, mengingat beberapa daerah mungkin memiliki akses yang sulit atau infrastruktur yang kurang memadai.

Namun, bukan hanya angka-angka ini yang menarik perhatian. Di balik data ini, terdapat dinamika politik dan sosial yang lebih kompleks. Sebaran DPS di 11 kabupaten/kota mengungkap potensi pergeseran kekuatan politik, terutama di daerah dengan jumlah pemilih yang besar seperti Kota Jambi (458.053 pemilih) dan Muaro Jambi (317.619 pemilih). Pertanyaannya adalah: bagaimana para calon kepala daerah akan memanfaatkan data ini untuk strategi kampanye mereka? Apakah akan ada fokus khusus pada daerah-daerah dengan pemilih besar, atau justru upaya merata untuk menggalang dukungan di seluruh wilayah?

Selain itu, keakuratan DPS juga menjadi perhatian. Dalam pemilihan sebelumnya, sering kali muncul keluhan tentang data pemilih yang tidak valid atau ganda, yang pada akhirnya mempengaruhi keabsahan hasil pemilihan. Iron Sahroni menegaskan bahwa KPU akan terus melakukan pemutakhiran data hingga hari pemilihan untuk meminimalkan kesalahan. Namun, sejarah menunjukkan bahwa ini bukan tugas yang mudah. Setiap pemilih yang tidak terdaftar atau salah terdaftar bisa menjadi bahan bakar bagi sengketa pemilihan yang panjang.

Lebih dari itu, dengan waktu yang semakin mendesak, KPU juga harus memastikan bahwa sosialisasi dan edukasi pemilih berjalan efektif. Sebagai provinsi dengan wilayah yang luas dan beragam, tidak semua pemilih memiliki akses informasi yang sama. Ada kekhawatiran bahwa pemilih di daerah pedesaan yang terpencil mungkin tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai proses pemilihan, yang dapat berdampak pada partisipasi mereka.

Pilkada serentak 2024 di Jambi tidak hanya akan menjadi ajang pertarungan politik, tetapi juga ujian bagi KPU dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga demokrasi. Dengan DPS yang telah ditetapkan, fokus sekarang beralih pada bagaimana KPU, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap suara dihitung dan dihormati. Bagaimanapun, hasil dari Pilkada ini akan mencerminkan tidak hanya pilihan rakyat, tetapi juga kekuatan sistem demokrasi itu sendiri.(*)