Yogyakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Asian Development Bank (ADB) terus mendorong pengembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia dan kawasan Asia, sekaligus memperkuat strategi penguatan pasar obligasi berdenominasi mata uang lokal.
Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Kelompok Spesialis Pasar Modal OJK Retno Ici saat membuka rangkaian kegiatan 45th ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) Meeting and Other Events di Yogyakarta, Senin (3/2/2026).
ABMF yang digelar OJK bersama ADB bertujuan mendorong integrasi pasar obligasi ASEAN+3 melalui standardisasi dan harmonisasi regulasi, praktik pasar, serta penguatan infrastruktur transaksi obligasi lintas batas.
“Kehadiran regulator, pelaku pasar, investor, akademisi, hingga organisasi internasional dalam forum ini mencerminkan komitmen bersama untuk mendorong pasar modal yang tangguh, inklusif, dan berorientasi masa depan, termasuk penerapan prinsip keuangan berkelanjutan,” kata Retno.
Terkait penguatan keuangan berkelanjutan di pasar modal, Retno menjelaskan OJK telah meluncurkan sejumlah inisiatif regulasi, salah satunya melalui POJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan.
Regulasi tersebut memperluas cakupan obligasi berkelanjutan tidak hanya pada aspek lingkungan (green), tetapi juga aspek sosial dan keberlanjutan lainnya. Selain itu, Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) disebut menjadi pendorong utama penyelarasan proyek nasional dengan standar keberlanjutan global.
Sementara dalam pengembangan pasar obligasi mata uang lokal (local currency bond market), OJK mendorong penguatan stabilitas keuangan melalui pengurangan risiko nilai tukar, diversifikasi sumber pendanaan jangka panjang, serta peningkatan ketahanan ekonomi terhadap guncangan eksternal.
OJK mencatat hingga akhir Desember 2025, nilai outstanding obligasi dan sukuk korporasi berkelanjutan—termasuk green, social, sustainability, dan sustainability-linked—telah mencapai Rp54,94 triliun atau setara USD 3,28 miliar.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Strategi Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Mada Dahana mengatakan keuangan berkelanjutan menjadi bagian penting strategi pembangunan nasional guna mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif dan target Sustainable Development Goals (SDGs).
Ia menyebut pemerintah telah mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan, mulai dari sukuk, obligasi tematik SDGs, obligasi biru, hingga skema pembiayaan gabungan. Namun keterbatasan kapasitas pendanaan masih menjadi tantangan yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
Berdasarkan Sustainable Development Report 2025, Indonesia meraih skor 70,2—di atas rata-rata global—dan telah mencapai 61,4 persen dari indikator SDGs. Capaian tersebut dinilai menjadi sinyal positif bagi sektor swasta untuk berinvestasi dalam agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Rangkaian kegiatan 45th ASEAN+3 Bond Market Forum digelar selama tiga hari, 2–4 Februari 2026, secara hybrid dan diikuti sekitar 200 peserta dari negara-negara ASEAN+3 serta pemangku kepentingan kawasan.
Selain forum utama, OJK juga menggelar Indonesia Session, Joint 34th Cross-Border Settlement Infrastructure Forum (CSIF), serta 3rd Digital Bond Market Forum (DBMF) yang membahas integrasi pasar obligasi lintas negara, pengembangan aset digital, dan penguatan infrastruktur penyelesaian transaksi di kawasan ASEAN+3. (*)
Add new comment