Jakarta — Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Anindya Bakrie menilai kesenjangan pasokan pangan dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) justru membuka peluang besar bagi dunia usaha untuk memperkuat investasi dan hilirisasi sektor agrikultur nasional. Kebutuhan pangan berskala masif yang diciptakan program tersebut, menurut dia, harus dibaca sebagai momentum strategis untuk membangun rantai pasok terintegrasi dari hulu hingga hilir sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.
Pernyataan itu disampaikan Anindya dalam diskusi publik MBG Talks bertema “MBG Outlook: Masa Depan Gizi Anak Indonesia” yang digelar di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (14/1). Forum ini mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lain untuk membahas masa depan pemenuhan gizi anak serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi nasional.
“Program MBG menciptakan permintaan harian yang sangat besar—puluhan juta porsi makanan untuk anak sekolah. Jika masih terdapat kekurangan pasokan ayam, telur, sayuran, buah-buahan, tahu, tempe, hingga susu, itu bukan semata persoalan, melainkan peluang ekonomi bagi pengusaha nasional untuk meningkatkan produksi,” ujar Anindya. Menurut dia, peningkatan kapasitas produksi domestik akan memperkuat ketahanan pangan sekaligus menciptakan nilai tambah di dalam negeri.
Anindya menambahkan, MBG dapat menjadi lokomotif hilirisasi agrikultur berbasis potensi lokal. Setiap daerah, kata dia, memiliki peluang mengembangkan industri pengolahan pangan sesuai komoditas unggulan masing-masing. Daerah pesisir dapat mengoptimalkan perikanan, sementara wilayah lain memperkuat peternakan unggas, hortikultura, atau pangan olahan. “Dengan pendekatan ini, manfaat ekonomi tidak terpusat, tetapi menyebar ke daerah,” katanya.
Ia juga menyampaikan komitmen Kadin untuk mendukung percepatan implementasi MBG melalui kolaborasi lintas sektor. Dukungan itu meliputi penguatan tata kelola, fasilitasi pembiayaan, serta dorongan penerapan sertifikasi keamanan pangan dan halal guna menjamin kualitas produk. Menurut Anindya, ekosistem usaha yang terintegrasi akan mempermudah pembiayaan perbankan dan meningkatkan keberlanjutan program.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan memaparkan perkembangan pesat Program MBG sejak diluncurkan. Ia menyebutkan, jumlah unit dapur MBG meningkat dari sekitar 190 unit pada tahap awal menjadi 19.000 unit saat ini. Seiring dengan itu, jumlah penerima manfaat melonjak dari sekitar 400.000 orang menjadi 55 juta orang.
BGN menargetkan jumlah unit dapur mencapai 32.000 unit pada akhir April mendatang dengan total penerima manfaat sekitar 82,9 juta orang. Pemerintah telah menyetujui anggaran sebesar Rp 268 triliun untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, dengan peluang penambahan melalui anggaran biaya tambahan jika diperlukan.
Tigor mengakui, pada tahap awal pelaksanaan MBG muncul berbagai kritik dan keraguan, terutama terkait kesiapan infrastruktur serta kemampuan penyerapan anggaran. Namun, hingga kini seluruh unit dapur yang beroperasi merupakan hasil inisiatif dan kemandirian masyarakat serta pelaku usaha. “Tidak ada bangunan baru dari alokasi negara. Seluruh dapur yang ada tumbuh dari partisipasi publik,” ujarnya.
Meski demikian, ia mencatat sejumlah tantangan yang masih dihadapi, antara lain proses perizinan pembangunan fasilitas yang kerap memakan waktu, manajemen risiko keamanan pangan, serta kebutuhan bahan baku dalam jumlah sangat besar. Untuk itu, BGN menyediakan berbagai insentif bagi pengelola dapur dan menerapkan sistem pengawasan keuangan berlapis guna memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana negara. Tigor juga menekankan pentingnya pencegahan risiko, seperti potensi keracunan pangan, melalui sosialisasi standar pengadaan bahan baku dan pengolahan makanan.
Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu Universitas Gadjah Mada Andreasta Meliala menambahkan, pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa program makan sekolah yang berhasil dijalankan secara berkelanjutan ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan pembangunan manusia jangka panjang, bukan sekadar proyek karitatif. Ia mencontohkan Brasil yang melibatkan petani lokal dalam penyediaan pangan sekolah, Jepang dengan sistem makan sekolah terstandarisasi dan bersifat edukatif, serta India melalui Midday Meal Scheme yang berdampak pada penurunan stunting dan peningkatan partisipasi sosial. Menurut Andreasta, desain kebijakan MBG perlu inklusif agar tidak menimbulkan stigma. “Ketika semua anak mendapat manfaat, penerimaan publik akan jauh lebih kuat,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Alven Stony menegaskan bahwa pemenuhan gizi anak merupakan fondasi penting pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Isu gizi, menurut dia, tidak bisa dipandang semata sebagai persoalan kesehatan, melainkan juga penentu kualitas generasi masa depan dan daya saing bangsa.
Alven menilai, keberhasilan Program MBG sangat ditentukan oleh sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, dunia usaha, legislatif, hingga akademisi. Kolaborasi yang kuat diperlukan agar program berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.
Diskusi publik MBG Talks diselenggarakan oleh Kadin Indonesia bersama GAPEMBI sebagai ruang dialog lintas sektor untuk merumuskan langkah-langkah konkret memperkuat implementasi Program Makanan Bergizi Gratis. Melalui forum ini, para pemangku kepentingan berharap MBG tidak hanya menjawab tantangan pemenuhan gizi anak, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi nasional dan warisan kebijakan penting bagi masa depan Indonesia. (*)
Add new comment