Jambi - Aksi marah-marah hingga walk out yang dilakukan anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Sarwani, terkait tidak cairnya dana hibah mahasiswa ke Mesir menuai respon. Mantan Pimpinan DPRD Provinsi Jambi yang juga politisi senior Gerindra, Ar Syahbandar, angkat bicara meluruskan persoalan itu.
Sebagai rekan satu partai, Ar Syahbandar menilai semangat Sarwan dalam memperjuangkan aspirasi patut diapresiasi. Namun, ia mengingatkan agar kemarahan itu tidak mengesampingkan aturan hukum dan regulasi keuangan negara yang berlaku.
"Apa yang disampaikan Adinda Sarwan secara umum itu benar. Dewan memang harus bersuara lantang. Namun, saya berharap para anggota dewan yang punya komitmen membantu, harus tetap mengacu pada aturan main. Regulasi yang ada tak boleh ditabrak hanya karena emosi," ujar Ar Syahbandar kepada wartawan, Sabtu (10/1/2026).
Pria yang identik dengan kepala plontos ini menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran bantuan sosial atau hibah yang bersumber dari APBD ke luar negeri memiliki kompleksitas tinggi.
Menurutnya, hal itu tak semudah mentransfer uang antar rekening di dalam negeri.
"Kenapa tak bisa disalurkan bantuan luar negeri? Lihat dulu regulasinya. Yang saya tahu, bantuan APBD ke luar negeri itu tidak bisa seenaknya. Mekanismenya harus antar negara (G to G). Tidak bisa uang APBD langsung dikirim ke Mesir begitu saja," jelasnya.
Oleh karena itu, mantan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi itu meminta agar narasi "Gubernur ingkar janji" atau "pemerintah penipu" yang dilontarkan di ruang sidang dapat dikaji ulang secara objektif berdasarkan kacamata hukum.
Jika aturan melarang eksekusi anggaran tersebut, maka pemerintah daerah justru melanggar hukum jika memaksakan pencairan.
"Kalau regulasinya tidak menyalahi dan membolehkan, ya baru bisa disimpulkan Gubernur tidak konsisten. Tapi, jika regulasi ternyata memang tidak membolehkan, jangan tuduh Gubernur ingkar janji. Tidak boleh itu," tegasnya.
Ia berharap dinamika di Banggar DPRD dapat berjalan lebih konstruktif dengan mengedepankan solusi regulasi, agar niat baik membantu mahasiswa Jambi di Mesir tidak justru berujung pada masalah hukum di kemudian hari bagi pemberi maupun penerima hibah.
Sebelumnya diberitakan, anggota Banggar Sarwan Ghani meluapkan emosinya dalam rapat bersama TAPD. Ia menuding Pemprov Jambi berbohong karena tak kunjung merealisasikan dana hibah pendidikan ke Mesir meski sudah dianggarkan dalam APBD Murni dan Perubahan.(*)
Add new comment