Jakarta – Pemerintah memasang target besar di sektor pertahanan. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut, pemerintah membidik pembangunan 150 batalion TNI Angkatan Darat (AD) setiap tahun sebagai bagian dari percepatan penguatan postur pertahanan nasional.
Target ini sejalan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan konsep pembangunan kekuatan Optimum Essential Force (OEF) yang kini resmi masuk dokumen perencanaan negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Sjafrie usai mengikuti rapat kerja tertutup dengan Komisi I DPR RI, Senin (25/11/2025).
Sjafrie menjelaskan, kebutuhan penambahan batalion TNI AD bukan sekadar soal jumlah pasukan, tetapi terkait langsung dengan tugas menjaga berbagai objek vital nasional, termasuk kilang minyak milik BUMN dan industri strategis lain yang dianggap berpengaruh besar terhadap kedaulatan negara.
“Peningkatan jumlah dan kesiapan pasukan TNI AD penting karena mereka juga bertugas mengamankan objek vital, termasuk kilang minyak BUMN yang merupakan bagian dari industri strategis,” ujarnya.
Sjafrie menegaskan, proses pembangunan kekuatan ini bukan baru dimulai hari ini.
“Dari tahun 2025, kita sudah memulai pembangunan kekuatan ini. Saat ini kita sudah memiliki 150 batalion Tentara Nasional Indonesia yang kita sebut Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan,” kata Sjafrie.
Artinya, target ke depan bukan hanya mempertahankan angka tersebut, tetapi menambah dan memantapkan kualitas serta sebaran batalion di berbagai wilayah, terutama titik-titik rawan dan perbatasan.
Pembangunan kekuatan TNI yang dipaparkan Menhan ini merupakan bagian konkret dari implementasi Optimum Essential Force (OEF). Konsep ini sudah digariskan dalam RPJMN 2025–2029 sebagai arah kebijakan pembangunan pertahanan.
Arah kebijakan tersebut kembali dipertegas dalam rapat koordinasi (Rakor) yang digelar Kemenko Polhukam pada 29 Oktober 2025.
Dalam Rakor itu, pemerintah menegaskan bahwa seluruh pembangunan kekuatan TNI — darat, laut, dan udara — harus berjalan terpadu dan tidak saling tumpang tindih.
Lebih rinci, Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo menjelaskan bahwa TNI AD telah menyusun target besar untuk lima tahun mendatang.
“TNI AD menargetkan pembentukan 750 Batalyon Tempur (BTP) hingga 2029, dengan fokus penguatan di wilayah perbatasan seperti Papua, Kalimantan, dan NTT,” ujarnya.
Artinya, pembentukan batalion baru tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa atau kawasan lama, tetapi diarahkan ke wilayah yang bersinggungan langsung dengan negara tetangga, jalur keluar-masuk lintas batas, dan area yang selama ini rawan penyelundupan atau konflik.
Penguatan BTP di perbatasan ini diharapkan dapat:
- Meningkatkan kehadiran negara di wilayah terluar,
- Memperkuat daya tangkal terhadap ancaman militer maupun non-militer,
- Menjaga objek vital dan jalur logistik strategis di kawasan perbatasan.
Bukan hanya TNI AD yang mengalami ekspansi. Di matra laut, TNI AL juga ikut direstrukturisasi.
Dalam kerangka yang sama, TNI AL menargetkan:
- Pembentukan lima Komando Armada (Koarmada),
- Pembentukan lima belas Komando Daerah Maritim (Kodaeral),
- Modernisasi armada dengan kapal berbasis teknologi informasi.
Penambahan Koarmada dan Kodaeral ini dimaksudkan agar pengawasan wilayah laut Indonesia yang sangat luas bisa lebih terukur, responsif, dan terintegrasi.
Modernisasi kapal dengan teknologi informasi juga mengarah pada peningkatan:
- Deteksi dini ancaman di laut,
- Sistem komando dan kendali,
- Integrasi dengan sistem pertahanan udara dan darat.
Sementara di matra udara, TNI AU mematok target tak kalah ambisius.
Hingga 2029, TNI AU menargetkan:
- Pembangunan 33 Satuan Radar (Satrad) baru,
- Pengembangan Satuan Antariksa di bawah Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas).
Penambahan Satrad ini penting untuk memperkuat sistem pertahanan udara nasional, terutama di wilayah yang selama ini memiliki blind spot pengawasan.
Sementara pembentukan Satuan Antariksa menjadi sinyal bahwa Indonesia mulai serius menghadapi dimensi baru pertahanan di ruang angkasa — termasuk pengawasan satelit, domain siber, dan ancaman non-konvensional yang makin kompleks.
Brigjen Kresno menekankan, seluruh rencana pembangunan matra darat, laut, dan udara ini tidak berdiri sendiri.
Rakor di Kemenko Polhukam menjadi forum untuk memastikan:
- Kebijakan pertahanan nasional berjalan terpadu,
- Pembangunan batalion, Koarmada, Kodaeral, Satrad, hingga Satuan Antariksa saling melengkapi,
- Anggaran, personel, dan alutsista dipakai secara efektif dan efisien.
Dengan kata lain, target 150 batalion TNI AD per tahun, pembentukan 750 BTP hingga 2029, penambahan Koarmada dan Kodaeral, serta penguatan radar dan Satuan Antariksa adalah bagian dari satu paket besar: membangun postur pertahanan Indonesia yang baru
Ke depan, publik akan menguji bukan hanya seberapa besar angka target yang dipajang, tetapi juga seberapa nyata perubahan di lapangan: perbatasan lebih aman, objek vital lebih terlindungi, dan daya tangkal Indonesia di mata dunia benar-benar meningkat, bukan sekadar indah di atas kertas RPJMN.
Dalam Rakor itu, pemerintah menegaskan bahwa seluruh pembangunan kekuatan TNI — darat, laut, dan udara — harus berjalan terpadu dan tidak saling tumpang tindih.
Lebih rinci, Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo menjelaskan bahwa TNI AD telah menyusun target besar untuk lima tahun mendatang.
“TNI AD menargetkan pembentukan 750 Batalyon Tempur (BTP) hingga 2029, dengan fokus penguatan di wilayah perbatasan seperti Papua, Kalimantan, dan NTT,” ujarnya.
Artinya, pembentukan batalion baru tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa atau kawasan lama, tetapi diarahkan ke wilayah yang bersinggungan langsung dengan negara tetangga, jalur keluar-masuk lintas batas, dan area yang selama ini rawan penyelundupan atau konflik.
Penguatan BTP di perbatasan ini diharapkan dapat:
- Meningkatkan kehadiran negara di wilayah terluar,
- Memperkuat daya tangkal terhadap ancaman militer maupun non-militer,
- Menjaga objek vital dan jalur logistik strategis di kawasan perbatasan.
Bukan hanya TNI AD yang mengalami ekspansi. Di matra laut, TNI AL juga ikut direstrukturisasi.
Dalam kerangka yang sama, TNI AL menargetkan:
- Pembentukan lima Komando Armada (Koarmada),
- Pembentukan lima belas Komando Daerah Maritim (Kodaeral),
- Modernisasi armada dengan kapal berbasis teknologi informasi.
Penambahan Koarmada dan Kodaeral ini dimaksudkan agar pengawasan wilayah laut Indonesia yang sangat luas bisa lebih terukur, responsif, dan terintegrasi.
Modernisasi kapal dengan teknologi informasi juga mengarah pada peningkatan:
- Deteksi dini ancaman di laut,
- Sistem komando dan kendali,
- Integrasi dengan sistem pertahanan udara dan darat.
Sementara di matra udara, TNI AU mematok target tak kalah ambisius.
Hingga 2029, TNI AU menargetkan:
- Pembangunan 33 Satuan Radar (Satrad) baru,
- Pengembangan Satuan Antariksa di bawah Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas).
Penambahan Satrad ini penting untuk memperkuat sistem pertahanan udara nasional, terutama di wilayah yang selama ini memiliki blind spot pengawasan.
Sementara pembentukan Satuan Antariksa menjadi sinyal bahwa Indonesia mulai serius menghadapi dimensi baru pertahanan di ruang angkasa — termasuk pengawasan satelit, domain siber, dan ancaman non-konvensional yang makin kompleks.
Brigjen Kresno menekankan, seluruh rencana pembangunan matra darat, laut, dan udara ini tidak berdiri sendiri.
Rakor di Kemenko Polhukam menjadi forum untuk memastikan:
- Kebijakan pertahanan nasional berjalan terpadu,
- Pembangunan batalion, Koarmada, Kodaeral, Satrad, hingga Satuan Antariksa saling melengkapi,
- Anggaran, personel, dan alutsista dipakai secara efektif dan efisien.
Dengan kata lain, target 150 batalion TNI AD per tahun, pembentukan 750 BTP hingga 2029, penambahan Koarmada dan Kodaeral, serta penguatan radar dan Satuan Antariksa adalah bagian dari satu paket besar: membangun postur pertahanan Indonesia yang baru.
Ke depan, publik akan menguji bukan hanya seberapa besar angka target yang dipajang, tetapi juga seberapa nyata perubahan di lapangan: perbatasan lebih aman, objek vital lebih terlindungi, dan daya tangkal Indonesia di mata dunia benar-benar meningkat, bukan sekadar indah di atas kertas RPJMN.(*)
Add new comment