Jasa Raharja menegaskan komitmen memperkuat kolaborasi lintas instansi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dalam kegiatan Analisis dan Evaluasi (Anev) Pelayanan Registrasi dan Identifikasi (Regident) Tahun 2025 yang digelar Korlantas Polri di Bandung, Jawa Barat, pada 12–13 November 2025.
Forum tahunan ini menjadi ruang bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kinerja pelayanan Kesamsatan dan merumuskan arah inovasi layanan Regident kendaraan bermotor di seluruh Indonesia.
Sebagai mitra strategis dalam layanan Samsat, Jasa Raharja menyoroti pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara Polri, Bapenda, dan Jasa Raharja agar pelayanan publik semakin modern, cepat, dan inklusif.
Plt. Direktur Utama Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana, menegaskan bahwa keberadaan SAMSAT adalah bukti bahwa kolaborasi lintas lembaga bisa menghadirkan layanan publik yang efektif.
“SAMSAT merupakan bentuk kolaborasi yang baik antara Polri, Bapenda, dan Jasa Raharja. Hingga saat ini ada 2.125 Kantor Bersama Samsat di seluruh Indonesia yang melayani registrasi kendaraan, PKB, BBNKB, dan SWDKLLJ,” kata Dewi.
Namun Dewi menyampaikan catatan penting: kemampuan finansial wajib pajak masih menjadi hambatan terbesar dalam kepatuhan pembayaran PKB dan SWDKLLJ.
Survei terhadap lebih dari 40 ribu wajib pajak menunjukkan faktor ekonomi sebagai kendala utama. Karena itu, Jasa Raharja mendorong kebijakan yang lebih adaptif dan mendorong kepatuhan sukarela.
Hingga Oktober 2025, angka kepatuhan pembayaran PKB dan SWDKLLJ baru mencapai 53,41 persen dari potensi keseluruhan.
Meski kepatuhan masih rendah, digitalisasi layanan Samsat menunjukkan tren menggembirakan.
- Transaksi Samsat Online naik 22,22 persen.
- Penggunaan aplikasi SIGNAL tumbuh 26,56 persen (YoY).
Dewi menyebut hal ini sebagai sinyal kuat bahwa transformasi digital menjadi kunci percepatan layanan publik.
Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho menegaskan komitmen Polri menyederhanakan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor.
“Kita punya semangat yang sama bagaimana membayar pajak itu semudah membeli pulsa. Ini semangat pelayanan terintegrasi SAMSAT, termasuk penegakan hukum yang kini telah bertransformasi melalui ETLE,” ujar Agus.
Ia menyebut 95 persen penegakan hukum kini berbasis ETLE, dan hanya 5 persen yang masih menggunakan tilang manual.
Agus menegaskan, rapat koordinasi dan rakernis kali ini harus menghasilkan langkah konkret untuk mengedepankan pelayanan publik.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya sinergi antarinstansi, Jasa Raharja memberikan penghargaan bagi sejumlah Polda terbaik dalam kategori:
- Peningkatan Keterisian Data
- Digitalisasi Pembayaran Samsat
- Sosialisasi Kesamsatan
- Pelopor Implementasi Penghapusan Regident Ranmor
“Kami berharap penghargaan ini menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran untuk terus berinovasi,” kata Dewi.
Kehadiran Jasa Raharja dalam Anev Regident 2025 menegaskan posisi perusahaan sebagai aktor penting dalam ekosistem pelayanan Kesamsatan. Melalui kolaborasi dengan Polri, Bapenda, dan pemangku kepentingan lainnya, Jasa Raharja berupaya menghadirkan layanan yang:
- lebih modern,
- lebih profesional,
- lebih terintegrasi,
- dan semakin dipercaya masyarakat.
Add new comment