Rp20 Triliun Disiapkan Hapus Tunggakan BPJS, Menkeu Purbaya: Benahi Tata Kelola, Pakai AI!

Oleh: jambi1
Pada : WIB
Rubrik
Daerah
IST

Salah satu 'PR' besar yang diberikan Purbaya adalah evaluasi terhadap regulasi yang sudah tidak relevan, terutama aturan-aturan yang disinyalir berkontribusi pada pembengkakan biaya klaim rumah sakit.

Ia mencontohkan salah satu aturan lama dari Kementerian Kesehatan yang mewajibkan rumah sakit memiliki 10 persen ventilator dari total kapasitas tempat tidur. Menurut Purbaya, kebijakan yang relevan saat pandemi COVID-19 itu perlu direvisi karena situasi sudah normal.

"Akhirnya karena mereka (rumah sakit) sudah beli, setiap pasien diarahkan ke alat itu, sehingga tagihan ke BPJS-nya besar. Jadi saya meminta mereka mengakses alat mana yang harus dibeli dan nggak harus dibeli," ungkapnya.

Namun, Purbaya mengingatkan agar proses evaluasi regulasi tersebut tetap melibatkan para ahli di bidang kesehatan, sehingga kebijakan baru yang diambil tidak justru menghambat layanan medis yang esensial bagi masyarakat.

Selain reformasi regulasi, Purbaya juga menyoroti pentingnya optimalisasi sistem teknologi informasi (IT) di BPJS Kesehatan. Ia mengaku kaget saat mengetahui BPJS memiliki lebih dari 200 tenaga IT internal.

"Itu sudah (seperti) perusahaan komputer sendiri, gede banget. Ya sudah, saya bilang bikin lebih optimal dengan cara mengintegrasikan seluruh IT mereka seluruh Indonesia dan pakai AI (kecerdasan buatan)," ujarnya.

Menurut Menkeu, dengan kekuatan IT sebesar itu, BPJS seharusnya mampu mengembangkan sistem berbasis AI untuk memantau layanan di seluruh Indonesia. Tujuannya jelas: mendeteksi klaim bermasalah dan mempercepat investigasi, sehingga penyimpangan dalam layanan bisa segera diatasi.

Purbaya bahkan memberikan target waktu yang ambisius untuk transformasi digital ini.

"Saya harapkan enam bulan ke depan sistem IT itu sudah bekerja. Kalau berhasil, BPJS kita bisa jadi sistem kesehatan berbasis IT terbesar dan terbaik di dunia," jelasnya optimistis.

Kendati demikian, bendahara negara itu menegaskan tidak akan memberikan sanksi bila BPJS Kesehatan belum mampu memenuhi target tersebut, namun ia sangat berharap perbaikan nyata dapat segera terwujud.

"Saya lihat orang-orang yang nggak mampu bisa melakukan operasi yang mahal, saya sampai kaget dengarnya. Tapi kalau bagus, ya kita jalani, kenapa nggak," tutup Purbaya.

Add new comment

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

BeritaSatu Network