Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menargetkan serapan anggaran Kementerian PU dapat mencapai lebih dari 94 persen pada akhir tahun 2025. Langkah ini akan dicapai melalui percepatan proses tender dan kontrak proyek infrastruktur strategis nasional yang kini sedang berjalan di seluruh Indonesia.
“Insya Allah kita percepat. Nanti pada Desember bisa (terserap) 94 persen lebih,” ujar Menteri Dody usai menghadiri acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran di Jakarta, Kamis (17/10/2025).
Menteri Dody menegaskan bahwa Kementerian PU telah menginstruksikan seluruh satuan kerja untuk mempercepat pelaksanaan tender dan penandatanganan kontrak di lapangan.
“Percepat kontrak-kontrak, percepat tender. Karena memang yang diperintahkan adalah membangun dengan cepat, tepat, dan efektif. Tapi fungsi kehati-hatian tetap dijaga, karena ini uang rakyat,” tegasnya.
Dody menjelaskan, percepatan ini dilakukan bukan semata untuk mengejar angka serapan, melainkan untuk memastikan manfaat proyek infrastruktur bisa dirasakan masyarakat lebih awal.
“Kita ingin tidak hanya cepat membangun, tapi juga memastikan fungsi dan manfaatnya tidak tertinggal,” ujarnya.
Tahun ini, Kementerian Pekerjaan Umum mengelola pagu efektif sebesar Rp84,1 triliun, yang digunakan untuk mendukung program prioritas nasional di bidang ketahanan air dan pangan, konektivitas wilayah, sanitasi, serta pendidikan dan ekonomi rakyat.
Berikut rincian program utama Kementerian PU tahun 2025:
1. Ketahanan Air dan Pangan
- Pembangunan jaringan irigasi baru seluas 13.000 hektare.
- Rehabilitasi jaringan irigasi eksisting seluas 418.000 hektare.
- Pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di 8.000 lokasi desa dan daerah pertanian.
2. Konektivitas dan Jalan Nasional
- Pembangunan jalan baru sepanjang 83 km.
- Peningkatan kapasitas dan preservasi jalan sepanjang 582 km.
- Duplikasi dan pembangunan jembatan baru sepanjang 2.383 meter.
- Penyelesaian jalan tol sepanjang 24,77 km di beberapa ruas strategis.
3. Air Minum dan Sanitasi Aman
- Peningkatan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebesar 1.250 liter/detik.
- Penambahan 1.702 sambungan rumah (SR) baru.
- Pengelolaan air limbah dengan cakupan layanan 4.001 kepala keluarga (KK).
- Pengembangan sistem pengelolaan persampahan untuk 700 KK.
4. Fasilitas Pendidikan dan Ekonomi Rakyat
- Pembangunan 263 unit Sekolah Rakyat (SR) di berbagai daerah.
- Pembangunan 1.408 unit madrasah melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
- Rehabilitasi 10 unit pasar rakyat.
- Renovasi 3 unit prasarana olahraga dan kegiatan sosial ekonomi.
Meski percepatan tender menjadi fokus utama, Menteri Dody menekankan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
Menurutnya, kecepatan pelaksanaan proyek tidak boleh mengorbankan kualitas dan tata kelola anggaran negara.
“Kita tetap hati-hati. Tender cepat, tapi tidak boleh asal jadi. Kita bangun dengan data, dengan pengawasan, dan dengan tanggung jawab penuh,” ujarnya.
Dody juga meminta agar seluruh jajaran Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), dan Dinas PUPR di daerah memperkuat koordinasi agar proyek tidak terkendala pada akhir tahun anggaran.
Kebijakan percepatan tender dan serapan anggaran ini menjadi bagian dari strategi pemerintahan Prabowo–Gibran untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global.
Program Kementerian PU menjadi salah satu tulang punggung pembangunan infrastruktur produktif, baik di sektor transportasi, pangan, pendidikan, maupun lingkungan.
“Pembangunan infrastruktur bukan hanya soal beton dan aspal, tapi tentang masa depan ekonomi rakyat,” ujar Dody menutup pernyataannya.(*)
Add new comment