Jambi - SPPG Provinsi Jambi memaparkan strategi besar dan tantangan nyata dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam diskusi Rabuan series bersama Tenaga Ahli Gubernur Jambi yang digelar pada Rabu (24/9/2025) di aula Bappeda Provinsi Jambi itu, terungkap bahwa program prioritas nasional ini baru menjangkau 12% dari total sasaran di Jambi. Ini memacu pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan ratusan dapur gizi di seluruh penjuru daerah.
Koordinator SPPG Provinsi Jambi, Aditya dalam paparannya yang bertajuk "Strategi Implementasi Program Makan Bergizi Gratis: Dari Kebijakan ke Tindakan Nyata", menjelaskan bahwa program ini bukan sekadar bagi-bagi makanan. Tujuannya jauh lebih besar, yakni menyiapkan Generasi Emas 2045.
"Program ini memiliki tujuan multidimensi. Di bidang ekonomi, kita memberdayakan petani lokal dan UMKM. Di bidang pendidikan, tujuannya meningkatkan prestasi dan mengurangi angka putus sekolah. Tentu, yang utama adalah peningkatan asupan gizi untuk menekan stunting," papar Adit.
Adit membeberkan data capaian terkini di Provinsi Jambi. Dari total target 1.104.667 penerima manfaat, program MBG saat ini baru menyalurkan kepada 130.980 orang. Artinya, masih ada 973.687 calon penerima manfaat yang belum terlayani.
Penyaluran ini didukung oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), atau dapur umum modern. Saat ini, Jambi memiliki 50 SPPG, di mana 38 di antaranya sudah operasional dan 12 lainnya siap beroperasi.
"Namun, sebarannya belum merata. Masih ada tiga kabupaten yang sama sekali belum memiliki SPPG, yaitu Kabupaten Sarolangun, Bungo, dan Tebo. Ini menjadi fokus utama kami," tegasnya.
Meskipun cakupannya masih terbatas, Adit menunjukkan data dampak positif dari program yang sudah berjalan. Berdasarkan sampel di SPPG Pematang Sulur 1 Kota Jambi, 89,8% penerima manfaat mengalami peningkatan konsentrasi belajar , dan 81,5% melaporkan peningkatan kesehatan.
Langkah BGN ini didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Adit menyatakan bahwa Gubernur Jambi telah mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program MBG Provinsi Jambi.
Tak hanya itu, Gubernur juga menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 1157/Dinkes-2.3/V/2025 yang menginstruksikan seluruh Bupati/Walikota untuk melakukan pengawasan keamanan pangan secara ketat.
"Langkah ini krusial untuk mencegah terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan. Program ini melibatkan kolaborasi lintas sektor yang solid, mulai dari BKKBN untuk penyediaan data, BPKP dan Kejaksaan Tinggi untuk pendampingan hukum dan akuntabilitas, hingga Dinas Kesehatan untuk pelatihan penjamah makanan," jelas Adit.
Adit tak menampik adanya tantangan besar di lapangan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan per Februari 2023, Jambi masih menghadapi masalah 7.025 anak stunting, 4.915 anak wasting, dan 7.257 anak underweight.
Untuk menyukseskan program MBG, ada empat tantangan utama yang diidentifikasi:
- Pembangunan SPPG yang belum merata.
- Distribusi bahan baku yang tidak merata.
- Ketersediaan variasi bahan baku yang terbatas.
- Alih fungsi lahan tanaman pangan dan hortikultura.
Sebagai respons, BGN Jambi telah menyusun rencana tindak lanjut yang konkret. Salah satunya adalah menggenjot pembangunan SPPG untuk mencapai target 456 unit pada tahun 2025. Pembangunan ini akan dilakukan melalui skema kemitraan swasta, kerja sama dengan TNI/POLRI, hingga pinjam pakai lahan milik Pemda.
"Kami akan terus berkoordinasi dengan stakeholder untuk meningkatkan ketersediaan bahan baku lokal, mulai dari beras, telur, ikan lele, nila, hingga sayur-sayuran dari petani kita. Program ini telah melibatkan 26 koperasi, 7 UMKM, dan 19 pemasok lokal, dan akan terus kita kembangkan," tutupnya.(*)
Add new comment