Aturan Baru BBM Subsidi, Pertalite Tak Lagi Bebas: Siapa Saja yang Masih Berhak?

Jakarta – Wajah konsumsi BBM subsidi di Indonesia sebentar lagi berubah. Pemerintah sedang menyiapkan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 yang akan membatasi siapa saja yang boleh menggunakan Pertalite, jenis BBM subsidi dengan angka oktan 90 yang diluncurkan pada 2015 sebagai pengganti Premium.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, menegaskan bahwa ke depan, Pertalite tidak bisa lagi digunakan sembarangan. Mobil dengan kapasitas mesin di atas 1.400cc serta motor berkapasitas mulai 250cc ke atas akan dilarang membeli Pertalite di SPBU Pertamina.

“Pemerintah ingin memastikan subsidi tidak dinikmati kelompok menengah ke atas yang sebenarnya mampu membeli BBM nonsubsidi. Karena itu, kendaraan besar diarahkan untuk memakai Pertamax atau BBM dengan oktan lebih tinggi,” kata Arifin.

Konsumsi Pertalite dalam beberapa tahun terakhir melonjak tajam. Data Kementerian ESDM mencatat, pada 2024 konsumsi Pertalite mencapai lebih dari 30 juta kiloliter, melebihi kuota resmi. Pemerintah harus menanggung subsidi hingga puluhan triliun rupiah dari APBN.

Menurut Arifin, pola konsumsi saat ini justru banyak dinikmati kendaraan mahal, seperti mobil SUV, sedan bermesin besar, hingga motor sport. “Kalau dibiarkan, subsidi energi bisa jadi beban besar negara. Kita harus menata ulang agar tepat sasaran,” jelasnya.

Berdasarkan rancangan aturan, hampir semua motor sport, adventure, hingga big bike tidak lagi bisa menggunakan Pertalite. Beberapa di antaranya:

• Yamaha: XMAX, TMAX, MT25, R25, MT07, MT09
• Honda: Forza, CB650R, X-ADV, CBR250R, CB500X, CRF250 Rally, CBR600RR, CBR1000RR
• Suzuki: Gixxer 250, Hayabusa
• Kawasaki: Ninja 250, ZX-25R, KLX250, Vulcan, Versys 250 & 1000, Ninja H2

Sementara itu, mobil dengan mesin di atas 1.400cc juga diarahkan membeli Pertamax.

Mobil yang Masih Boleh Isi Pertalite

Kendaraan roda empat dengan mesin kecil tetap diperbolehkan mengisi Pertalite, terutama segmen LCGC (Low Cost Green Car). Di antaranya:

• Toyota: Agya 1.2L, Calya 1.2L, Raize 1.0–1.2L, Avanza 1.3L
• Daihatsu: Ayla, Sigra, Rocky, Xenia (≤1.329cc)
• Honda: Brio 1.2L
• Suzuki: Ignis, S-Presso
• Kia: Picanto 1.2L, Rio 1.3L
• Wuling: Formo S 1.2L
• Mercedes-Benz: A-Class, CLA, GLA 200 (1.3L)
• Audi: Q3 1.395cc
• serta beberapa model Volkswagen, Renault, Peugeot, dan Tata dengan kapasitas mesin di bawah 1.400cc.

Kebijakan ini memicu reaksi beragam.

• Pendukung menilai subsidi harus benar-benar untuk rakyat kecil.
• Penolak terutama dari komunitas pemilik motor sport 250cc ke atas, mengeluhkan biaya operasional harian akan meningkat.

“Kalau Pertalite masih Rp10 ribuan, Pertamax bisa jauh lebih mahal. Untuk pemakaian harian jelas memberatkan,” kata Rudi, pemilik Ninja 250 asal Jakarta Timur.

Pengamat energi, Mamit Setiawan, justru menilai aturan ini langkah tepat. “Kendaraan mahal jangan ikut disubsidi negara. Kebijakan ini penting untuk keadilan,” ujarnya.

Pertamina menyiapkan sistem digitalisasi untuk mengawasi pembelian Pertalite. VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, mengatakan transaksi akan diintegrasikan dengan aplikasi MyPertamina.

“Kendaraan yang tidak berhak otomatis ditolak sistem. Ini untuk memastikan distribusi Pertalite tepat sasaran,” katanya.

Petugas SPBU juga akan melakukan verifikasi langsung berdasarkan jenis kendaraan.

Pengamat otomotif menilai aturan ini berpotensi mengubah tren pasar. Penjualan mobil kecil dan motor di bawah 250cc bisa meningkat, sementara penjualan motor sport kemungkinan melambat.

“Konsumen akan lebih selektif. Bisa jadi banyak yang beralih ke mobil listrik atau motor kecil yang hemat BBM,” kata analis dari Institute for Transportation Studies.

Hingga kini, aturan masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah berjanji implementasi dilakukan secara bertahap dengan sosialisasi intensif.

Jika resmi berlaku, pembatasan Pertalite akan menjadi salah satu kebijakan energi paling signifikan dalam satu dekade terakhir. Dampaknya bukan hanya pada APBN, tapi juga pada pola konsumsi BBM, pasar otomotif, dan kebiasaan berkendara masyarakat Indonesia.(*)