Jambi – Gubernur Jambi Al Haris menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (8/9/2025), dipimpin langsung oleh Ketua DPRD M Hafizh Fattah.
Dalam sidang tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan catatan, pertanyaan, sekaligus kritik terhadap usulan perubahan APBD yang diajukan pemerintah provinsi. Salah satu sorotan utama adalah penurunan pendapatan daerah yang tercatat mencapai 2,6 persen.
Menanggapi pandangan fraksi, Al Haris menyampaikan apresiasi atas perhatian legislatif terhadap rancangan perubahan APBD. Menurutnya, masukan dari dewan akan menjadi acuan penting dalam menyempurnakan dokumen anggaran.
“Pemerintah Provinsi Jambi menyambut baik seluruh masukan dari fraksi-fraksi DPRD. Pandangan tersebut menjadi acuan penting dalam menjaga kualitas perencanaan dan memastikan bahwa perubahan APBD benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat,” ujar Al Haris.
Ia juga menegaskan pemerintah siap memberikan jawaban detail atas pertanyaan dewan. “Kami akan segera menjawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dewan agar semuanya jelas, sehingga ada kesinambungan,” tambahnya.
Al Haris menilai, berbagai kritik yang dilontarkan fraksi justru menunjukkan perhatian serius DPRD terhadap jalannya pembangunan daerah. Menurutnya, hal ini penting agar program pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Pertanyaan semua fraksi itu baik. Apa-apa yang telah terjadi di program-program perubahan APBD itu lengkap semuanya. Menyentuh ke semua sisi dalam membangun daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gubernur Al Haris menjelaskan bahwa arah perubahan APBD 2025 tetap konsisten pada tiga prioritas utama:
- Memperkuat pembangunan infrastruktur di berbagai sektor.
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih merata.
- Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui program strategis.
Ia menegaskan pemerintah siap memberikan penjelasan secara transparan terkait seluruh program tersebut.
Meski pemerintah menyampaikan komitmen, fraksi-fraksi DPRD tetap memberikan sejumlah catatan krusial. Salah satunya menyoal turunnya pendapatan daerah hingga 2,6 persen, yang dinilai harus diantisipasi agar tidak berdampak pada pembiayaan program prioritas.
Dengan dinamika ini, pembahasan perubahan APBD 2025 diperkirakan akan berlangsung intens dalam beberapa pekan ke depan, sebelum akhirnya ditetapkan menjadi keputusan bersama.(*)
Add new comment