Jakarta – Pemerintah memastikan desa dan koperasi akan tetap menjadi prioritas pembangunan pada tahun anggaran 2026. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah mengalokasikan Rp60 triliun untuk Dana Desa dan Rp83 triliun untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025).
“Pembangunan desa tidak hanya mengandalkan satu jalur, melainkan melalui berbagai pos anggaran. Dana Desa tetap kami siapkan Rp60 triliun, dan KDMP Rp83 triliun sebagai wujud keberpihakan pemerintah,” kata Sri Mulyani.
Berdasarkan Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, Dana Desa akan digunakan untuk:
- Penguatan lembaga ekonomi desa, termasuk BUMDes.
- Dukungan pembiayaan program koperasi.
- Bantuan keberlanjutan layanan dasar masyarakat desa.
Sri Mulyani menegaskan, skema ini akan diarahkan untuk memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di akar rumput.
Untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), pemerintah menyiapkan Rp83 triliun. Dana akan disalurkan melalui Bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN) dalam bentuk suntikan modal.
“Walaupun Presiden menyampaikan koperasi akan dapat pinjaman dari Himbara, dananya tetap berasal dari pemerintah. Skema ini juga disertai dukungan pengembalian pinjaman jika koperasi gagal bayar,” jelas Sri Mulyani.
Program KDMP diharapkan menjadi motor baru ekonomi desa sekaligus memperkuat koperasi agar lebih tahan menghadapi risiko usaha.
Selain Dana Desa dan KDMP, pemerintah juga menyiapkan berbagai instrumen lain bagi UMKM:
- Kredit Usaha Rakyat (KUR): Rp320 triliun.
- Subsidi bunga: Rp36,5 triliun.
- Kredit Ultra Mikro (UMi), nominal tidak disebutkan rinci dalam nota keuangan.
Rencana strategis UMKM 2026 dibagi dalam tiga fokus:
- Keterlibatan UMKM dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Platform SAPA UMKM sebagai integrasi layanan lintas instansi.
- Kartu usaha produktif untuk pemberdayaan ekonomi pelaku usaha kecil.
Sri Mulyani menekankan, alokasi ini merupakan bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat desa, koperasi, dan UMKM sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional.
“Program desa dan UMKM ini adalah salah satu dari agenda prioritas Presiden. Pemerintah ingin memastikan pembangunan merata, tidak hanya di kota besar, tapi juga di desa-desa,” ucapnya.(*)
Add new comment