Kerinci – Komisi III DPRD Provinsi Jambi bereaksi keras atas sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan proyek jalan cor yang bersumber dari pokok-pokok pikiran (pokir) dewan, khususnya di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
Sorotan tajam tertuju pada proyek peningkatan jalan cor di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Danau Kerinci, senilai Rp 177 juta. Warga menemukan papan proyek baru dipasang setelah pekerjaan berjalan—dan pelaksana kegiatan pun baru diketahui belakangan.
Proyek tersebut dilaksanakan oleh CV Putri Berkat Ilahi, yang ternyata menjalankan pekerjaan dengan SBU yang sudah kedaluwarsa sejak 12 Juni 2025. Sementara pelaksanaan dimulai pada Juli 2025.
Data juga mencatat, perusahaan ini hanya memiliki dua tenaga kerja konstruksi terdaftar di LPJK.
“Kami heran, bagaimana mungkin proyek dari uang rakyat bisa jalan dengan perusahaan yang SBU-nya mati?” kata anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Arwiyanto, Senin (15/7/2025).
Arwiyanto menegaskan, pihaknya akan segera turun ke lokasi untuk memeriksa langsung proyek-proyek pokir DPRD di Kerinci dan Sungai Penuh.
“Kami tidak ingin satu rupiah pun dana pokir dewan sia-sia. Ini dapil kami. Kami akan cek progresnya dan pastikan tidak ada permainan,” tegasnya.
Dalam pernyataannya, Arwiyanto menyindir keras pihak-pihak yang menganggap proyek pokir seperti “proyek siluman.”
“Ini bukan proyek pribadi. Ini uang rakyat. Kalau SBU mati dan tenaga kerja minim, bagaimana bisa menang tender? Jangan main-main,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, kontraktor yang tidak siap atau hanya mengejar proyek tanpa kapasitas layak sebaiknya mundur.
“Kalau tidak sanggup kerjakan dengan benar, jangan ambil pekerjaan pokir. Kami tidak akan tinggal diam,” katanya.
Jika ditemukan pelanggaran atau kegagalan teknis, Komisi III tidak segan membuka semuanya ke publik dan bahkan mendorong proses hukum.
“Kalau terbukti curang, kami dorong audit. Kalau perlu, kami seret ke ranah hukum. Tidak ada yang dilindungi,” tegasnya.
Menurut Arwiyanto, kualitas proyek aspirasi mencerminkan tanggung jawab politik anggota dewan. Jika proyek gagal, maka wajah wakil rakyat ikut tercoreng.
“Kami tidak ingin aspirasi yang kami perjuangkan justru jadi bahan cemoohan masyarakat. Kami akan kawal, dan kalau perlu kami bongkar proyek yang tak sesuai spek,” pungkasnya.(*)
Add new comment