Jakarta – Dalam upaya memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan tepat volume, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus memperkuat pengawasan di lapangan. Kolaborasi dengan aparat penegak hukum (APH) serta pemerintah daerah kini menjadi strategi utama.
Hingga saat ini, BPH Migas telah menandatangani 21 perjanjian kerja sama (PKS) dengan sejumlah kepala daerah. Hal itu disampaikan Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman, dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (21/6/2025).
“Kerja sama ini krusial agar distribusi BBM subsidi tidak lagi diselewengkan. Kami serius mendorong pengawasan lintas sektor,” tegas Harya.
BPH Migas juga membuka kanal partisipasi publik. Masyarakat dapat langsung melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan BBM subsidi, baik oleh oknum SPBU maupun pengguna kendaraan.
“Aduan masyarakat akan kami tindaklanjuti. Ini bagian dari sistem pengawasan partisipatif,” katanya.
Untuk memperkuat pengawasan, BPH Migas juga terus mengevaluasi regulasi, memperkuat sistem digital, serta menyesuaikan mekanisme pengawasan operasional agar lebih efisien dan adaptif.
Dalam kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ke Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (20/6), Wakil Ketua Komisi XII Bambang Haryadi menegaskan pentingnya kerja kolaboratif antara BPH Migas dan penegak hukum.
“Kami siap mendukung dari sisi regulasi. Kalau aturannya belum kuat, mari kita sempurnakan bersama,” ujarnya.
Menurutnya, pengawasan distribusi BBM bersubsidi tidak bisa hanya dilakukan oleh satu lembaga. Diperlukan kontrol berlapis dari pusat hingga daerah.
Masih di hari yang sama, Direktur BBM BPH Migas, Sentot Harijady BTP, melakukan kunjungan lapangan ke SPBU Tanjung Morawa, Deli Serdang. Ia mengecek langsung distribusi BBM jenis tertentu (JBT) dan BBM khusus penugasan (JBKP).
Sentot menyoroti pentingnya keamanan dan kebersihan fasilitas, termasuk tangki dan alat ukur di SPBU.
“Kebersihan sarana SPBU dan keamanan operasional harus jadi prioritas. Ini bukan cuma soal layanan, tapi juga keselamatan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya SOP dalam pengecekan pelat nomor kendaraan dan QR code saat pengisian BBM subsidi. Hal ini guna memastikan kendaraan yang dilayani memang terdaftar dalam sistem subsidi tepat.(*)
Add new comment