BATANGHARI - Langkah penting dalam siklus pengelolaan anggaran daerah resmi dicapai. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari menggelar Rapat Paripurna Penandatanganan Berita Acara Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025, Jumat (13/6/2025).
Kegiatan ini menandai selesainya proses negosiasi politik dan teknokratik antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun ulang arah strategis anggaran daerah, menyusul dinamika capaian dan kebutuhan pembangunan semester pertama tahun berjalan.
Dalam sambutannya, Bupati Batanghari, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kecepatan kerja DPRD dalam menyelaraskan visi pembangunan daerah dengan realitas fiskal yang terus bergerak dinamis.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Batanghari atas sinergi dan akselerasi luar biasa dalam penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan 2025. Penandatanganan hari ini mencerminkan kesatuan arah antara pemerintah daerah dan legislatif,” ujar Bupati.
Perubahan arah kebijakan anggaran, menurut Bupati, diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik, memperkuat kesejahteraan masyarakat, dan mendorong kemajuan daerah secara lebih inklusif dan adaptif. Visi besar Batanghari “SUPER TANGGUH” menjadi kompas utama dalam merumuskan skema belanja dan alokasi program.
“Reorientasi anggaran ini juga menjadi bagian dari komitmen untuk memperkuat sinergi dengan kebijakan pembangunan nasional serta memastikan efektivitas realisasi APBD dalam menjawab aspirasi publik,” imbuhnya.
Selain kepada DPRD, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan pembangunan—dari jajaran Forkopimda, kepala OPD, hingga tokoh masyarakat—yang telah berpartisipasi aktif dalam menjaga stabilitas, akuntabilitas, dan kolaborasi pembangunan di Kabupaten Batanghari.
Rapat Paripurna ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat, dan Lurah se-Kabupaten Batanghari.
Dengan penandatanganan kesepakatan ini, Pemkab Batanghari dan DPRD diharapkan segera menindaklanjuti agenda strategis dalam APBD Perubahan 2025, mulai dari harmonisasi belanja hingga percepatan program prioritas.(*)
Add new comment