Polda Jambi Soroti Tantangan Keamanan Modern dalam Rakernis Intelijen, dari Konflik Lahan hingga Ancaman Digital

Jambi — Kepolisian Daerah Jambi resmi menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) Tahun Anggaran 2025 pada Kamis (12/6), bertempat di Aula Gedung Siginjai, Mapolda Jambi.

Kegiatan strategis tersebut dibuka langsung oleh Kapolda Jambi, Irjen Pol. Krisno H. Siregar, dengan mengusung tema besar: “Peran Intelijen Keamanan Polri yang Presisi Siap Mendukung Terwujudnya Astacita.” Tema ini menegaskan tekad institusi kepolisian untuk memodernisasi pendekatan intelijen dalam menjaga stabilitas keamanan di era penuh disrupsi.

Dalam arahannya, Kapolda menekankan pentingnya kemampuan deteksi dini sebagai benteng utama dalam menghadapi dinamika ancaman keamanan yang terus berkembang. Ia juga menegaskan bahwa fungsi intelijen tidak lagi sebatas memetakan kerawanan klasik, namun harus mampu menjangkau risiko non-tradisional seperti disinformasi berbasis kecerdasan buatan dan konflik horizontal akibat polarisasi politik.

“Intelijen keamanan Polri harus menjadi radar terdepan. Mereka tidak hanya membaca situasi, tetapi mampu mengantisipasi dan memitigasi setiap potensi gangguan—baik yang tampak di permukaan maupun yang bergerak di bawah radar sosial,” ujar Irjen Krisno dalam pidatonya.

Kapolda secara khusus menguraikan tujuh jenis potensi gangguan nyata yang perlu diantisipasi secara sistematis oleh jajaran Ditintelkam:

1. Premanisme dan Pungli Gaya Baru: Taktik penguasaan aset secara ilegal dengan kamuflase legalitas semu yang marak di sektor informal.
2. Konflik Agraria dan Sengketa Lahan: Ketegangan antara perusahaan, masyarakat adat, dan warga lokal akibat klaim lahan yang tumpang tindih.
3. Aksi Unjuk Rasa Bertema Nasional: Gelombang protes terkait isu PHK massal, revisi UU TNI-Polri, distribusi bantuan sosial, dan upah minimum.
4. Ancaman Siber dan Disinformasi: Masuknya propaganda digital, hoaks berbasis AI, serta peretasan sistem informasi publik.
5. Radikalisme Online: Penyebaran ideologi ekstrem berbasis daring, terutama yang menyasar generasi muda dan lingkungan akademik.
6. Kejahatan Ekonomi dan SDA: Aktivitas seperti illegal mining, penyelewengan BBM subsidi, dan praktik ekonomi gelap lainnya.
7. Polarisasi Politik Lokal: Potensi konflik sosial akibat kontestasi politik yang tidak sehat menjelang pilkada dan agenda nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda juga mengajak seluruh kepala satuan intelijen di jajaran Polres untuk memperkuat sinergi vertikal dan horizontal, termasuk dengan tokoh masyarakat, akademisi, serta pihak swasta, guna membangun intelijen kolaboratif berbasis presisi dan transparansi.

Rakernis ini dihadiri oleh Wakapolda Jambi Brigjen Pol. M. Mustaqim, Irwasda Polda Jambi Kombes Pol. Jannus P. Siregar, serta seluruh Kasat Intel dan Kanit Intel dari 10 Polres di bawah Polda Jambi. Mereka mengikuti diskusi dan paparan strategi kerja tahun 2025, dengan fokus pada adaptasi kebijakan intelijen terhadap era disrupsi digital dan kompleksitas ancaman pasca-pandemi.

“Tugas kita bukan sekadar merespons, tapi juga memetakan tren sebelum ledakan sosial terjadi,” tegas Kapolda.

Dengan berakhirnya Rakernis ini, Ditintelkam Polda Jambi diharapkan semakin siap dalam mendukung terwujudnya ketertiban umum dan stabilitas politik lokal, menjelang sejumlah agenda besar nasional di tahun-tahun mendatang.(*)