Merangin – Rencana Bupati Merangin, M. Syukur, untuk membeli mobil dinas baru memantik reaksi keras dari kalangan mahasiswa. Kebijakan itu dinilai tak peka terhadap kondisi masyarakat yang masih berjibaku dengan persoalan ekonomi dan pelayanan dasar yang belum merata.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jambi Pelalawan Riau (Himaja Pri), Fajar Nugraha, menilai langkah tersebut sangat tidak relevan. Ia menyinggung bahwa semestinya kepala daerah mengikuti imbauan Kementerian Dalam Negeri untuk menunda pembelian barang mewah demi efisiensi anggaran negara.
“Rasanya sangat tidak relevan ketika Bupati dan Wabup duduk tenang dan berbahagia menikmati mobil barunya, sementara para pedagang kaki lima masih terzolimi dan nasibnya terkatung-katung,” ujar Fajar, Kamis (12/6/2025).
Menurut Fajar, rencana pembelian mobil dinas ini mencerminkan kurangnya sensitivitas terhadap kondisi riil masyarakat.
“Banyak warga masih butuh layanan kesehatan, pendidikan, dan jalan yang layak. Kenapa justru anggaran digunakan untuk kenyamanan pejabat? Ini ironi,” sindirnya.
Ia juga mempertanyakan prioritas kebijakan Pemkab Merangin saat ini. Dalam situasi fiskal yang ketat, katanya, seharusnya setiap rupiah anggaran digunakan untuk program yang berdampak langsung kepada rakyat.
“Uang segitu kalau dipakai untuk perbaiki jalan desa, fasilitas kesehatan atau infrastruktur lainnya akan jauh lebih bermanfaat,” tegasnya.
Fajar juga menyoroti persoalan PKL yang belum mendapatkan solusi konkret dari pemerintah daerah. Ia menyebut, jangan sampai masyarakat justru merasa ditinggalkan dan hanya dijadikan alat politik musiman.
“Ini soal etika berkuasa. Pemimpin seharusnya hadir dalam kesulitan rakyat, bukan sekadar duduk nyaman di balik kaca film mobil baru,” katanya.
Sebagai informasi, Kementerian Dalam Negeri sebelumnya telah mengimbau seluruh kepala daerah untuk menunda pengadaan kendaraan dinas, seiring dengan tekanan efisiensi fiskal nasional.
Namun, Pemkab Merangin disebut tetap bersikeras melanjutkan rencana pembelian mobil dinas untuk Bupati dan Wakil Bupati.
Fajar memastikan, Himaja Pri akan terus mengawal isu ini dan menyuarakan penolakan terhadap kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat.
“Kalau ini tetap dilanjutkan, kami akan galang solidaritas mahasiswa dan masyarakat untuk menolak. Karena rakyat bukan pelengkap kenyamanan penguasa,” pungkas Fajar. (*)
Add new comment