Jakarta – Di tengah tekanan ekonomi yang masih menghimpit kalangan pekerja bergaji rendah, kabar baik datang dari pemerintah pusat. Melalui program Bantuan Subsidi Upah (BSU), pemerintah akan menyalurkan Rp 300.000 secara sekaligus pada Juni 2025 kepada sedikitnya 17 juta pekerja, termasuk 3,4 juta guru honorer di seluruh Indonesia.
Program ini hadir sebagai bentuk respons terhadap lonjakan kebutuhan menjelang tahun ajaran baru dan masa libur sekolah, yang biasanya menjadi beban tambahan bagi banyak rumah tangga.
“BSU ini tidak hanya bantuan tunai, tapi strategi menjaga daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dalam keterangannya, Rabu (29/5/2025).
Besaran BSU yang diberikan adalah Rp 150.000 per bulan untuk dua bulan: Juni dan Juli. Namun, pencairannya dilakukan sekaligus pada bulan Juni 2025, dengan total Rp 300.000 per penerima.
Sasaran utama BSU ini meliputi:
- Pekerja formal dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta
- Guru honorer di bawah Kemendikbudristek dan Kemenag
- Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan
Menurut pemerintah, jumlah tersebut meski tidak besar, tetap berarti bagi keluarga kelas pekerja untuk keperluan seperti membeli seragam sekolah anak, perlengkapan tulis, hingga tambahan kebutuhan pangan.
Program BSU 2025 merupakan satu dari enam paket kebijakan insentif nasional yang telah disepakati dalam rapat terbatas tingkat menteri pada 23 Mei 2025. Paket ini bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional menuju target 5 persen pada kuartal II tahun ini.
Berikut beberapa insentif lain yang akan diluncurkan mulai 5 Juni 2025:
- Diskon tarif listrik rumah tangga
- Diskon tiket pesawat dan tarif tol
- Bantuan sosial pangan
- Subsidi pembelian motor listrik
- Diskon iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)
“Kami sudah laporkan ke Presiden. Semua sedang difinalisasi agar serentak diluncurkan awal Juni,” ungkap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Agar penyaluran BSU berjalan efektif dan tepat sasaran, pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga:
- Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja formal
- Kemendikbudristek dan Kemenag untuk guru honorer
- BPKP dan Kominfo untuk pengawasan data dan saluran digital
Airlangga menyebut, bantuan ini bukan semata-mata untuk meredam tekanan jangka pendek, melainkan sebagai bagian dari “siklus akselerasi” konsumsi rumah tangga jelang pertengahan tahun.
Di media sosial, BSU ini mendapat tanggapan beragam. Banyak yang menganggap nominal Rp 300.000 sebagai bantuan yang relatif kecil, namun tetap membantu.
“Bisa buat beli tas sekolah anak saya, alhamdulillah,” tulis akun @IbuYana di Twitter.
Melalui BSU dan paket insentif lain, pemerintah mencoba mengaktifkan kembali denyut ekonomi rumah tangga, khususnya dari kalangan pekerja kecil. Strategi ini tak hanya dimaksudkan sebagai solusi jangka pendek, tetapi sebagai pemicu perputaran ekonomi dari bawah.
Jika berjalan tepat waktu dan akuntabel, BSU bisa menjadi langkah kecil yang berdampak besar.
Add new comment