JAKARTA – Ratusan jemaah calon haji furoda tahun 2025 menghadapi ketidakpastian keberangkatan akibat kendala penerbitan visa non-kuota resmi dari Pemerintah Arab Saudi. Kondisi ini memantik reaksi keras dari Tim Pengawas Haji DPR RI yang mendesak agar penyelenggara haji khusus lebih transparan dalam menyampaikan informasi kepada para calon jemaah.
Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Marwan Dasopang, mengingatkan agar travel tidak menggiring jemaah untuk berangkat ke Tanah Suci tanpa jaminan visa yang sah.
“Bila sudah dipastikan tidak mendapatkan visa furoda, sampaikan saja kepada jemaah. Jangan dibujuk dengan janji manis,” tegas Marwan saat dimintai keterangan di Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Haji furoda merupakan jalur undangan khusus langsung dari Pemerintah Arab Saudi dan tidak melalui kuota resmi pemerintah Indonesia. Namun, jalur ini juga diatur dengan ketat dan sangat tergantung pada sistem perizinan otoritas Saudi. Tahun ini, beberapa jemaah yang terlanjur membayar penuh justru menghadapi ancaman batal berangkat akibat tidak keluarnya visa.
Marwan menegaskan, pihak Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) harus berhenti memperlakukan jemaah sebagai obyek bisnis. Ia meminta semua travel yang menawarkan program haji furoda agar bertindak jujur, profesional, dan bertanggung jawab.
“Jika memang tidak bisa menepati janji, lebih baik terus terang sejak awal daripada menjerumuskan jemaah ke dalam pelanggaran,” imbuh Marwan.
Marwan juga mengungkapkan bahwa Arab Saudi menerapkan pengawasan sangat ketat dalam pelaksanaan haji 2025. Teknologi canggih seperti drone pemindai dan sistem pelacakan digital digunakan untuk mendeteksi kehadiran jemaah ilegal.
Menurut laporan yang diterima DPR, sudah ada beberapa jemaah dari berbagai negara yang terpaksa diusir dari Makkah dan Madinah menuju Jeddah karena masuk tanpa dokumen resmi.
“Kalau nekat, bukan hanya dideportasi, tetapi bisa saja ditahan. Ini bukan soal ibadah saja, tetapi juga soal kedaulatan hukum negara lain yang wajib dipatuhi,” tambahnya.
Marwan menutup keterangannya dengan menyerukan agar calon jemaah haji lebih teliti dan berhati-hati, serta memverifikasi legalitas travel penyelenggara. Ia berharap masyarakat tidak tergiur oleh iming-iming berangkat cepat tanpa antrean, tetapi kemudian justru terjebak dalam skema ilegal.
“Keberangkatan haji adalah soal niat suci. Jangan biarkan niat ini ternoda oleh praktik kotor. Travel nakal harus ditindak tegas,” pungkasnya.(*)
Add new comment