MUARA BULIAN – Pemerintah Kabupaten Batanghari mencatat tren positif dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPERIDA), angka kemiskinan ekstrem di Batanghari menurun drastis dalam tiga tahun terakhir, dari 1,72 persen pada tahun 2022 menjadi 0,52 persen pada 2024.
Penurunan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil dari serangkaian intervensi terstruktur melalui sinergi program pusat dan daerah. Kepala BAPERIDA Batanghari, Kurniadi, menjelaskan bahwa keberhasilan tersebut didorong oleh kolaborasi lintas sektor, pelaksanaan program yang berkelanjutan, serta penyesuaian kebijakan berdasarkan pemetaan sosial ekonomi terkini.
“Program seperti Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah pusat, Dumisake dari Pemerintah Provinsi Jambi, serta inisiatif prioritas daerah terbukti efektif dalam menjangkau kelompok rentan,” ujar Kurniadi dalam keterangannya, Selasa (6/5/2025).
Salah satu program lokal yang disebut berkontribusi signifikan adalah Program Petani Cerdas, yang dirancang untuk memperkuat kapasitas produksi petani melalui penyediaan bibit unggul, pendampingan teknis, serta pembangunan infrastruktur penunjang sektor pertanian. Di sisi lain, program ini juga dilengkapi dukungan sosial berupa Beasiswa Tangguh untuk anak petani dan bantuan layanan kesehatan berbasis komunitas.
“Konsepnya integratif—tidak hanya menyasar pendapatan, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup warga miskin ekstrem secara menyeluruh,” tambahnya.
Kurniadi menegaskan bahwa pemerintah daerah menetapkan target ambisius: kemiskinan ekstrem nol persen dalam waktu dekat. Meski tantangan masih ada—terutama pada aspek ketahanan pangan, perubahan iklim, dan akses infrastruktur dasar—pemerintah optimistis bahwa pendekatan berbasis data dan program tematik mampu mendorong pencapaian tersebut.
Tak hanya pada kategori ekstrem, tingkat kemiskinan umum di Kabupaten Batanghari juga menunjukkan tren penurunan. Dari 9,45 persen pada 2023, menjadi 8,63 persen pada 2024. Penurunan ini menjadi indikator penting bahwa agenda pembangunan inklusif mulai menunjukkan hasil nyata di lapangan.
Seiring arah pembangunan nasional yang menempatkan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai salah satu prioritas utama, langkah Batanghari menjadi model representatif bagi daerah lain, khususnya dalam hal tata kelola intervensi sosial yang adaptif dan kolaboratif.(*)
Add new comment