Jambi – Gubernur Jambi Al Haris menyerukan kepada seluruh kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD APDESI) Provinsi Jambi untuk menjadi ujung tombak pembangunan nasional, seiring dengan dimulainya masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Dalam sambutannya saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) APDESI Provinsi Jambi 2025 di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis (24/4/2025), Al Haris menekankan pentingnya sinergi desa dengan delapan agenda prioritas Asta Cita yang menjadi arah kebijakan pemerintahan pusat saat ini.
“Kita harus semangat mendukung program Presiden kita, Asta Cita. Mulai dari program makan bergizi, ketahanan pangan, penurunan kemiskinan, stunting, pemberdayaan UKM, sampai pembangunan desa,” ujar Gubernur Al Haris.
Al Haris juga menyoroti tata kelola ekonomi desa, khususnya terkait koperasi merah putih. Ia menyarankan agar koperasi desa dikonsolidasikan di bawah naungan BUMDes sebagai anak usaha.
“Kalau tidak diatur dari sekarang, aset koperasi bisa kacau balau. Lebih baik koperasi desa jadi anak usaha BUMDes, agar pengelolaannya rapi dan bisa langsung menyejahterakan masyarakat desa,” tegasnya.
Pernyataan ini disampaikannya usai berdiskusi dengan Menteri Desa dalam agenda halal bihalal beberapa waktu lalu.
Musda APDESI kali ini juga menjadi momen untuk memilih ketua baru. Gubernur Al Haris berpesan agar pemilihan tidak menimbulkan perpecahan di antara para kepala desa.
“Pilihlah ketua sesuai hati nurani. Jangan terkotak-kotak. Yang kalah harus legowo, yang menang dirangkul bersama. Kepala desa adalah contoh di daerah masing-masing, saya yakin semua baik,” katanya.
Dalam pidatonya, Gubernur Al Haris juga menyampaikan dukungan penuh terhadap pencairan dana desa secara bulanan, namun menekankan pentingnya disiplin administratif, terutama soal SPJ dan prosedur pusat.
“Saya setuju dana desa cair tiap bulan. Tapi jangan lengah, SPJ harus lengkap. Semua harus sesuai aturan. Kalau tidak, ini bisa jadi kendala,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih ada 79 desa di Jambi yang belum mengambil dana BKBK tahap pertama, karena alasan belum terbentuknya BPD atau belum tergabung dengan APDESI.
“Saya minta APDESI turun tangan membina desa-desa ini. Jangan sampai ada yang tertinggal hanya karena urusan teknis,” tambahnya.
Gubernur juga berencana akan mengundang seluruh Bupati/Wali Kota se-Jambi dan jajaran APDESI untuk membahas lebih dalam program strategis desa, seperti koperasi desa, sekolah rakyat, dan makanan bergizi untuk anak sekolah.
“Kita akan duduk bersama. Desa harus jadi kekuatan utama membangun Jambi. Saya juga minta agar APDESI punya pendamping hukum. Kalau ada masalah, kepala desa tidak sendirian,” pungkasnya.(*)
Add new comment