Haji Bakri Ikut Luruskan Pernyataan Fasha: “Gubernur Tak Bisa Disalahkan, DPR RI Harus Proaktif”

Polemik seputar kritik Syarif Fasha terhadap Gubernur Jambi Al Haris dalam forum resmi terkait kunjungan Wakil Menteri ESDM ke Jambi mulai menuai respons tajam dari sesama anggota DPR RI Dapil Jambi. Kali ini, Haji A. Bakri, politisi senior PAN yang telah tiga periode duduk di Senayan, turut angkat suara. Bakri meluruskan pernyataan Fasha yang dinilai terlalu menyudutkan kepala daerah.

“Saya pikir yang disampaikan Fasha terlalu berlebihan. Gubernur tidak seperti itu. Saya sudah tiga periode di DPR RI, dari masa Gubernur Hasan Basri Agus, Zumi Zola, sampai Al Haris. Semua tergantung bagaimana hubungan kita dengan kementerian dan pemerintah daerah. Kalau komunikasinya bagus, pasti kita dikabari,” ujar Haji Bakri.

Pernyataan ini sekaligus menjadi tamparan halus namun tegas bagi narasi sepihak yang sempat beredar, seolah-olah gubernur “acuh tak acuh” terhadap anggota DPR RI.

Haji Bakri menekankan peran anggota DPR RI sangat menentukan dalam jalinan komunikasi antara kementerian dan pemerintah daerah. Ia menegaskan, bukan kewajiban gubernur untuk mengetahui seluruh agenda kementerian yang difasilitasi oleh anggota DPR, kecuali ada informasi resmi atau komunikasi yang dibangun secara aktif.

“Jangan nunggu diundang, jangan nunggu mobil datang. Kalau bisa jalan kaki ya jalan kaki. Kita ini wakil rakyat, jangan bersikap pasif lalu menyalahkan daerah. DPR RI itu harus aktif menjalin komunikasi, baik ke kementerian maupun ke daerah,” tegasnya.

Sebagai legislator senior, Haji Bakri juga mengingatkan semua komisi di DPR RI punya kontribusi terhadap pembangunan daerah, bukan hanya satu dua komisi saja. Karena itu, semangat kolaborasi dan koordinasi menjadi kunci.

“Kalau kita mau bantu daerah, ya semua punya peran. Komisi mana pun bisa dorong program ke Jambi. Tapi itu semua tergantung sejauh mana komunikasi kita, bukan dengan menyalahkan kepala daerah yang tidak diberi informasi,” tambahnya.

Haji Bakri berharap para anggota DPR RI Dapil Jambi bisa lebih mengedepankan komunikasi ketimbang polemik terbuka. Menurutnya, jika terjadi miskomunikasi antara pusat dan daerah, hal itu bisa dibicarakan secara elegan, bukan dilontarkan dalam forum terbuka yang justru menciptakan persepsi negatif terhadap Gubernur.

“Gubernur Al Haris selama ini sangat terbuka. Kalau kita ajak komunikasi baik, beliau sangat responsif,” tandasnya.(*)