Kota Jambi– Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, MKM, menghadiri peluncuran Sistem SP2D Online melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), yang digelar Kamis (17/4/2025) di Birawa Hall, Hotel Bidakara, Jakarta. Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam transformasi digital tata kelola keuangan daerah di Indonesia.
Peluncuran SP2D Online yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini merupakan bentuk komitmen nasional dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Sistem ini memungkinkan proses pencairan dana, mulai dari penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) hingga Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dilakukan secara real-time, paperless, dan terintegrasi langsung antara pemerintah daerah dan bank pembangunan daerah (BPD).
Dalam acara tersebut, ditandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara Kemendagri dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), disusul dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara 24 BPD se-Indonesia dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Seluruh bank tersebut telah lolos uji coba sistem serta memenuhi kesiapan teknis sesuai persyaratan Bank Indonesia.
Wali Kota Jambi, Dr. Maulana, menyambut baik peluncuran sistem ini dan menyatakan dukungan penuh terhadap implementasinya di Kota Jambi.
“Digitalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD RI sangat relevan dengan komitmen kami di Kota Jambi untuk terus meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik. Kami siap mendukung dan mengimplementasikan SP2D Online secara maksimal,” ujarnya.
SP2D Online merupakan bagian dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang telah mendorong pemanfaatan teknologi digital sejak 2019. Sejak SIPD RI ditetapkan sebagai Aplikasi Umum Nasional pada 2023 dan diwajibkan bagi 546 pemda sejak 2024, sistem ini kini menjadi tulang punggung tata kelola keuangan daerah, dari perencanaan hingga pelaporan.
Lebih lanjut, Dr. Maulana menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPD untuk memastikan kelancaran sistem ini di lapangan.
“Dengan sistem SP2D Online, kami optimistis hambatan dalam pencairan dana bisa diminimalkan, audit menjadi lebih mudah, dan risiko kesalahan administrasi dapat ditekan. Ini adalah langkah nyata menuju pemerintahan yang efisien, profesional, dan terpercaya,” tegasnya.
Peluncuran ini diharapkan menjadi pemicu percepatan digitalisasi keuangan daerah di seluruh Indonesia. Dengan kolaborasi yang kuat antar pemerintah pusat, daerah, dan sektor perbankan, Indonesia melangkah lebih mantap menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, modern, dan berintegritas. (*)
Add new comment