SENGETI –
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi, Selasa (15/4/2025), di Auditorium Sultan Thaha, Kota Jambi.
Laporan diserahkan langsung oleh Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno (BBS) dan diterima Kepala Perwakilan BPK RI Jambi, Muhammad Toha Arafat, disertai penandatanganan berita acara serah terima.
Penyerahan ini merupakan kewajiban konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mewajibkan pemerintah daerah menyampaikan LKPD maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Kepala BPK RI Perwakilan Jambi mengapresiasi Pemkab Muaro Jambi karena telah menyerahkan LKPD unaudited tepat waktu. Hal ini menjadi langkah awal dalam proses pemeriksaan laporan keuangan secara menyeluruh oleh auditor BPK.
Bupati BBS dalam sambutannya menyatakan komitmen Pemkab Muaro Jambi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Ia juga menyebut bahwa pihaknya telah memenuhi mandatory spending pada 2024, yakni:
- Pendidikan: 30,45% (dari minimal 20%)
- Kesehatan: 21,42% (dari minimal 10%)
- Infrastruktur: 45,58% (dari minimal 40%)
- Pengawasan: 0,75% dari APBD
“Capaian ini menunjukkan bahwa Pemkab Muaro Jambi telah menjalankan fungsi penganggaran sesuai amanat undang-undang dan regulasi teknis,” kata BBS.
Lebih lanjut, Bupati BBS menegaskan pentingnya sinergi antara BPKAD, Inspektorat Daerah, dan BPK sebagai auditor eksternal. Kolaborasi ini diyakini mampu memperkuat tata kelola keuangan daerah yang profesional dan bebas dari praktik penyimpangan.
Selain Muaro Jambi, beberapa daerah lainnya juga menyerahkan LKPD unaudited pada kesempatan yang sama, yakni Kabupaten Kerinci, Merangin, Batanghari, dan Kota Sungai Penuh.
“Kami berharap pemeriksaan LKPD dapat berjalan lancar dan menjadi pijakan perbaikan tata kelola keuangan ke depan,” tutup Bupati BBS. (*)
Add new comment