Realitas di lapangan kembali menampar wajah birokrasi. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, memergoki langsung truk batubara masih melenggang bebas di atas jembatan bailey darurat di ruas Jalan Lintas Jambi – Sumatera Barat, saat menyaksikan tayangan CCTV Command Center Ditjen Bina Marga, Rabu malam (26/3/2025).
"Tuh ada truk batu bara. Ketipu semua," celetuk Dody, spontan. Suasana ruangan seketika pecah oleh tawa getir—tawa yang mencerminkan betapa peliknya pengawasan lapangan, sekaligus lemahnya penegakan aturan.
Jembatan bailey sepanjang 30 meter itu dibangun Kementerian PUPR pasca ambruknya jalan nasional akibat banjir bandang awal Maret 2025. Lokasinya berada di Desa Sirih Sekapur, Kabupaten Bungo, tepat di ruas vital penghubung Provinsi Jambi dengan Sumatera Barat. Namun ironis, jembatan yang hanya dirancang sebagai solusi sementara, justru kini harus menahan beban berat truk-truk tambang yang notabene melanggar batas beban 20 ton.
Dody mengaku sudah memberi instruksi keras ke Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Jambi untuk segera berkoordinasi dengan Gubernur Jambi dan kepala daerah setempat, agar truk-truk berat segera dialihkan atau dibatasi secara tegas. Namun nyatanya, instruksi tinggal instruksi.
“Kalau dibiarkan lewat terus, jembatan bailey itu nggak akan tahan. Besok pagi harus dicek dan dikencangkan mur-murnya, kalau tidak ya bisa jebol," tegasnya.
Ia tak menampik bahwa pelarangan total bukan hal mudah, karena menyangkut urat nadi logistik masyarakat. Tapi tetap saja, menoleransi pelanggaran struktural demi alasan "perut rakyat" adalah preseden buruk dalam tata kelola infrastruktur.
Masalah ini sejatinya bukan hanya teknis. Ini soal komitmen hukum dan ketegasan negara. Jembatan bailey adalah konstruksi darurat yang tidak dirancang untuk beban berat harian. Ketika truk batubara berkapasitas di atas 30 ton melintas setiap hari, maka risiko kerusakan fatal tinggal menunggu waktu.
“Yang akan jadi korban bukan cuma jembatan, tapi juga rakyat. Kalau jebol, ekonomi macet, akses putus, dan masyarakat yang akan menanggung dampaknya," ujar Rizal, warga Sungai Tebal yang ikut bersuara.
Peristiwa ini kembali menegaskan bahwa pengawasan angkutan tambang di Jambi masih lemah. Meski peraturan pembatasan tonase dan jam operasional telah berulang kali diterbitkan, realitasnya pengusaha tambang masih bebas melenggang di atas regulasi.
Fenomena truk batubara 'nakal' di jalur nasional bukan hal baru. Tapi ketika seorang menteri melihat sendiri pelanggaran secara live dari command center, lalu tak ada langkah represif menyusul setelahnya, publik mulai bertanya: “Siapa yang sebenarnya dikendalikan: pemerintah atau pengusaha tambang?”
Menteri Dody dan jajaran PUPR memang telah bekerja keras membangun jembatan darurat pasca bencana. Tapi itu tak cukup. Jika pemerintah pusat dan daerah tak sinkron menertibkan operasi tambang liar dan ilegal, maka semua pembangunan akan sia-sia.
Karena jembatan tak butuh pidato. Ia hanya butuh perlindungan dari beban yang tak pantas.(*)
Add new comment