KUALA TUNGKAL – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) kembali menunjukkan komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kamis (27/03/2025), Bupati Tanjab Barat Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi.
Acara penyerahan digelar di Auditorium Sultan Thaha, Kantor BPK Provinsi Jambi, dan disaksikan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Muhamad Toha Arapat.
Bupati Anwar Sadat hadir didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Ir. H. Agus Sanusi, M.Si, Inspektur Daerah, Kepala BKAD, serta Wakil Ketua DPRD Tanjab Barat.
“Penyerahan LKPD ini adalah bentuk tanggung jawab kami sebagai penyelenggara pemerintahan. Kami berharap hasil audit nantinya dapat memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih baik,” ujar Bupati Anwar Sadat.
Dalam sambutannya, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Muhamad Toha Arapat, menyampaikan apresiasi atas kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat yang konsisten dalam memenuhi kewajiban pelaporan keuangan tepat waktu.
Lebih jauh, ia juga memaparkan kondisi makro ekonomi Jambi berdasarkan data tahun 2024 yang menunjukkan capaian positif di berbagai indikator:
- Tingkat Kemiskinan Provinsi Jambi tercatat di angka 7,10%, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 9,03%.
- Gini Ratio (indikator ketimpangan pendapatan) berada pada angka 0,32, lebih baik dibandingkan rerata nasional yang mencapai 0,38.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga lebih rendah dibandingkan angka nasional, menandakan efektivitas penyerapan tenaga kerja di Jambi.
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi menunjukkan tren meningkat, mencerminkan keberhasilan program pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.
“Secara umum, capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah cukup solid dan berada dalam jalur yang tepat,” kata Toha Arapat.
Penyerahan LKPD unaudited menjadi tahapan awal proses audit oleh BPK. Selanjutnya, auditor BPK akan melakukan pemeriksaan terperinci atas seluruh laporan keuangan daerah sebelum memberikan opini. Dalam beberapa tahun terakhir, Tanjab Barat konsisten meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan berupaya mempertahankannya kembali untuk tahun 2024.
Bupati Anwar Sadat menegaskan bahwa Pemkab Tanjab Barat terus memperkuat pengawasan internal, mendorong efisiensi belanja publik, serta memastikan anggaran digunakan untuk program prioritas yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.(*)
Add new comment