MUARATEBO – Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tebo mengalami kenaikan drastis pada tahun 2024. Data terbaru mencatat angka pengangguran mencapai 2,93 persen, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Peningkatan ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah pusat yang merumahkan tenaga non-ASN dengan masa kerja kurang dari dua tahun. Kebijakan tersebut berpotensi menambah jumlah pengangguran di Kabupaten Tebo.
Kepala Bidang Penempatan Transmigrasi, Produktivitas, dan Pelatihan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Tebo, M. Nofri Zamhar, mengakui kebijakan tersebut berdampak besar terhadap jumlah pengangguran terbuka di daerahnya.
"Jumlah tenaga non-ASN yang dirumahkan diperkirakan lebih dari 200 orang, meskipun angka pastinya masih dalam tahap pendataan," ujar Nofri, Jumat (7/2/2025).
Kebijakan ini memperburuk kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Tebo, yang sebelumnya juga telah mengalami tantangan akibat refocusing anggaran, sehingga banyak program ketenagakerjaan yang tidak dapat berjalan optimal.
Pemerintah Kabupaten Tebo telah melakukan berbagai langkah untuk menekan angka pengangguran. Sejumlah program pelatihan berbasis kompetensi telah dijalankan guna meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong perusahaan baru yang berinvestasi di Kabupaten Tebo untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam rekrutmen mereka.
“Kami telah menerapkan persentase khusus bagi perusahaan yang masuk ke Tebo agar merekrut tenaga kerja lokal. Selain itu, program padat karya juga telah dijalankan di beberapa kecamatan, seperti Tebo Ulu dan Rimbo Bujang,” tambah Nofri.
Namun, ia mengakui bahwa refocusing anggaran telah mempengaruhi implementasi sejumlah program ketenagakerjaan, sehingga tidak semua upaya dapat berjalan maksimal.
“Pemangkasan anggaran sangat berpengaruh terhadap upaya mengurangi tingkat pengangguran. Banyak program yang seharusnya bisa menekan angka pengangguran, justru harus tertunda atau bahkan dibatalkan karena keterbatasan dana,” ungkapnya.
Kenaikan angka pengangguran di Kabupaten Tebo tidak hanya berdampak pada sektor ketenagakerjaan, tetapi juga mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Meningkatnya jumlah pencari kerja berpotensi menambah tekanan terhadap daya beli masyarakat dan memperbesar risiko munculnya permasalahan sosial.
Dengan lebih dari 200 tenaga non-ASN yang dirumahkan, tantangan ke depan bagi pemerintah daerah adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja alternatif dan mempercepat program-program peningkatan keterampilan tenaga kerja.
M. Nofri Zamhar berharap pemerintah pusat bisa memberikan kelonggaran terkait kebijakan penghapusan tenaga non-ASN, sehingga dampak negatifnya terhadap pengangguran bisa dikurangi.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam menciptakan peluang kerja bagi masyarakat Tebo.
"Kami akan terus mendorong investasi baru di Kabupaten Tebo serta mencari solusi agar lapangan kerja tetap terbuka, meskipun anggaran daerah mengalami refocusing,” pungkasnya.
Saat ini, Pemkab Tebo juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program pelatihan yang tersedia agar bisa meningkatkan daya saing di pasar kerja.
Dengan tantangan yang ada, diharapkan langkah-langkah strategis ini dapat membantu mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Tebo dan menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil.(*)
Add new comment