MUARATEBO – Pemerintah Kabupaten Tebo mengonfirmasi tidak akan ada rekrutmen tenaga honorer pada tahun 2025 seiring dengan implementasi Undang-Undang yang melarang pengangkatan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Tebo, Teguh Arhadi, Rabu (15/1/2025).
Sebagai gantinya, pemerintah pusat telah menyiapkan tiga pola alternatif untuk mengatasi kekurangan tenaga pengawas dan kebutuhan tenaga kerja di berbagai instansi pemerintahan.
Menurut Teguh Arhadi, pola yang disiapkan pemerintah pusat meliputi:
- Perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh.
- PPPK paruh waktu.
- Outsourcing.
"Tahun ini tidak ada penerimaan tenaga honorer. Kami mengacu pada arahan pemerintah pusat yang sudah menyiapkan tiga pola tersebut," ujar Teguh.
Saat ini, Pemkab Tebo baru menerapkan pola pertama, yakni PPPK penuh. Sementara pola PPPK paruh waktu dan outsourcing masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.
Pemkab Tebo telah melaksanakan tiga kali rekrutmen PPPK selama masa kepemimpinan Penjabat (PJ) Bupati Aspan hingga kini. "Proses perekrutan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor, khususnya pendidikan, kesehatan, dan teknis lainnya," tambah Teguh.
Teguh mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Tebo untuk mematuhi kebijakan ini. "Kami sudah menyampaikan kepada kepala OPD bahwa tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer tahun ini," tegasnya.
Dengan langkah ini, Pemkab Tebo berkomitmen untuk mengikuti aturan pemerintah pusat sekaligus menjaga efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya manusia di daerah.(*)
Add new comment