Di tengah hiruk-pikuk birokrasi yang sering dipenuhi intrik dan manuver, Bahri, Penjabat Bupati Sarolangun, menorehkan catatan berbeda. Dengan pendekatan yang terukur dan penuh kolaborasi, ia sukses membawa pulang penghargaan Mitra SDM Polri Presisi 2024. Sebuah penghargaan yang tak hanya berbicara tentang dirinya, tetapi juga bagaimana integritas bisa menjadi kunci dalam birokrasi.
Kamis pagi itu, suasana di aula Polda Jambi terasa lebih hangat dari biasanya. Para tamu berdatangan, mulai dari pejabat daerah hingga perwakilan Balai Pelatihan Vokasi Padang. Di tengah keramaian, nama Bahri, Penjabat Bupati Sarolangun, kembali menggema. Ia baru saja menerima penghargaan Mitra SDM Polri Presisi. "Kami sangat berterima kasih atas kerja sama ini. Penghargaan ini adalah bukti bahwa transparansi dan profesionalitas dapat berjalan di birokrasi daerah," ujar Bahri dalam sambutannya.
Penghargaan itu bukan tanpa alasan. Bahri, bersama timnya, telah menggandeng Polda Jambi dan Mabes Polri dalam proses seleksi terbuka untuk sembilan posisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan Pemkab Sarolangun. Proses seleksi yang dilakukan bukan sekadar formalitas; melainkan menggunakan assessment center milik Polri yang diakui sebagai salah satu yang terbaik di negeri ini.
Di bawah kepemimpinan Bahri, proses pengisian jabatan strategis di Sarolangun terlihat jauh dari kesan politik transaksional yang sering membayangi birokrasi daerah. Pemanfaatan assessment center Mabes Polri menjadi bukti nyata dari pendekatan ini. "Kami ingin memastikan bahwa semua dilakukan secara objektif. Tidak ada ruang untuk nepotisme atau praktik-praktik tak sehat lainnya," tegas Bahri.
Assessment center itu, yang telah terakreditasi oleh Kementerian PAN-RB dan BKN, mencakup serangkaian tes mulai dari uji kompetensi hingga wawancara mendalam. Bagi Bahri, pendekatan ini lebih dari sekadar teknis. "Ini adalah cara kami menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Setiap jabatan strategis harus diisi oleh orang-orang yang benar-benar kompeten," tambahnya.
Tidak mudah bagi seorang penjabat bupati untuk menginisiasi kolaborasi lintas institusi seperti ini. Namun, Bahri tampaknya paham betul bahwa kekuatan birokrasi terletak pada jaringan kerja sama yang solid. Keputusan menggandeng Polda Jambi untuk proses seleksi jabatan bukan hanya soal teknis, tetapi juga sinyal bahwa Sarolangun ingin berada di garis depan dalam membangun birokrasi yang bersih dan profesional.
"Kami percaya, dengan melibatkan assessment center Mabes Polri, hasilnya tidak hanya transparan, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang bagi kualitas pemerintahan di Sarolangun," jelasnya.
Penghargaan Mitra SDM Polri Presisi ini seolah menjadi pembuka jalan bagi Bahri dan Pemkab Sarolangun untuk melangkah lebih jauh. Dalam sambutannya, Bahri tak lupa menggarisbawahi komitmennya untuk melanjutkan langkah ini di masa depan. "Kami akan terus memanfaatkan fasilitas terbaik, seperti assessment center Mabes Polri, untuk memastikan kualitas birokrasi Sarolangun tetap terjaga," tutupnya.
Bagi Bahri, penghargaan ini bukan sekadar trofi. Ia adalah bukti nyata bahwa transparansi dan profesionalitas adalah fondasi yang tak tergantikan dalam pemerintahan. Di tengah sorotan negatif yang kerap menghantui birokrasi lokal, kisah Bahri dan penghargaan ini menjadi oase kecil yang memberikan harapan bahwa reformasi birokrasi masih mungkin diwujudkan.(*)
Add new comment