Pemerintah Siapkan 5.750 Beasiswa LPDP untuk 2026

Jakarta – Pemerintah kembali memperluas akses pendidikan tinggi melalui skema beasiswa negara. Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah mengalokasikan 5.750 kuota beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) guna memperkuat kualitas sumber daya manusia dan daya saing global generasi muda.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyampaikan kebijakan tersebut dalam forum dialog Presiden RI dengan akademisi di Istana Negara, Kamis. Menurutnya, dukungan finansial negara menjadi kunci agar talenta muda Indonesia mampu berkembang tanpa terhambat biaya.

“Untuk tahun ini, pemerintah telah menyiapkan kuota sebanyak 5.750 beasiswa LPDP untuk tahun anggaran 2026,” ujar Brian.

Ia menjelaskan, setiap tahun Indonesia meluluskan sekitar 1,7 juta sarjana dari berbagai disiplin ilmu strategis, mulai dari sains dan teknologi hingga ilmu sosial. Potensi besar ini, kata Brian, harus dikelola secara terarah agar menjadi kekuatan utama pembangunan nasional.

“Kami ingin memastikan negara hadir dalam setiap langkah anak bangsa yang ingin maju. Program LPDP secara konsisten melahirkan talenta unggul,” katanya.

Dari total kuota 5.750 beasiswa tersebut, pemerintah mengalokasikan 1.000 kursi untuk Beasiswa Garuda (S1), 4.000 kursi untuk jenjang S2 dan S3, serta 750 kursi khusus untuk doktor spesialis. Penetapan kuota ini disusun untuk menjawab kebutuhan sumber daya manusia di sektor-sektor prioritas.

Brian menegaskan, fokus beasiswa jenjang magister dan doktor ke depan tidak lagi bersifat umum, melainkan diselaraskan dengan agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita Presiden.

“Program S2 dan S3 akan kami arahkan sesuai target pertumbuhan industri. Kita membutuhkan tenaga ahli yang benar-benar relevan dengan arah pembangunan nasional,” ujarnya.

Selain LPDP, pemerintah juga terus memperkuat akses pendidikan melalui program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Saat ini, tercatat lebih dari 1,1 juta mahasiswa aktif menerima pembiayaan penuh biaya pendidikan dan biaya hidup melalui KIP-K, dengan total anggaran mencapai Rp16 triliun per tahun.

Melalui penguatan dua skema tersebut, pemerintah berharap tidak ada lagi anak bangsa yang terhambat biaya untuk menempuh pendidikan tinggi, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. (*)