Jambi – Pemateri ketiga Diskusi Rabuan Series (D.R.S.) di Aula Dispora Jambi, Rabu (27/8/2025), menghadirkan paparan dari Yulfi Alfikri Noer, S.IP., M.AP, Tenaga Ahli Gubernur Jambi Bidang PPM. Ia menekankan bahwa bonus demografi Jambi bisa menjadi kekuatan atau justru beban, tergantung strategi pemerintah lima tahun ke depan.
“Penduduk muda Jambi (usia 10–24 tahun) ada 1,2 juta jiwa atau 27,8 persen dari total populasi. Dari jumlah itu, kelompok pemuda (16–30 tahun) mencapai 899 ribu jiwa. Modal demografi kita besar, tapi ini juga tantangan,” jelas Yulfi.
Data menunjukkan, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Jambi 2022 hanya 51,83, turun dari 54,50. Beberapa domain masih lemah, seperti kesehatan & kesejahteraan, serta isu gender & diskriminasi. Perkawinan anak masih terjadi pada 9,91% pemuda. Sementara itu, hanya 39,45% perempuan Jambi yang menempuh pendidikan menengah–tinggi, dan perempuan yang bekerja di sektor formal baru 20,01%.
“Ini alarm serius. Kalau tidak kita intervensi, bonus demografi bisa jadi bumerang,” tegas Yulfi.
Strategi Hulu–Tengah–Hilir
Yulfi memaparkan strategi pembangunan kepemudaan dan olahraga Jambi 2025–2029 dalam tiga lapisan:
Hulu: menekan perkawinan anak, memperkuat layanan kesehatan remaja, serta memasukkan kurikulum literasi kebugaran di sekolah. Targetnya, skor kesehatan pemuda bisa dipulihkan di atas 70 dalam dua tahun.
Tengah: memperkuat link-and-match pendidikan dengan industri. Fokus diarahkan ke sektor agro-hilir, logistik, pariwisata, dan ekonomi digital. Disiapkan pula program magang bersertifikat dan inkubasi UMKM muda, dengan target domain lapangan kerja IPP naik dari 40 ke atas 50.
Hilir (Olahraga): membangun liga pelajar dan klub komunitas di setiap kecamatan, pusat latihan berbasis sport science sederhana, serta beasiswa atlet dan pelatih berlisensi. “Pendanaan juga harus berbasis kinerja, bukan sekadar rutinitas,” ujarnya.
Yulfi menekankan pentingnya tata kelola yang transparan. Ia menyebut Perpres 43/2022 tentang koordinasi strategis kepemudaan sebagai landasan. Pemerintah daerah, KONI, kampus, dan industri harus menandatangani kontrak kinerja, dengan dashboard pemantauan indikator bulanan, serta laporan triwulanan yang terbuka untuk publik.
“Kalau tata kelola kita masih tradisional, kita akan terus kalah bersaing. Bonus demografi bisa terbuang percuma,” pungkasnya.(*)
Add new comment