Pemerintah pusat memastikan peningkatan kesejahteraan guru tetap jadi prioritas utama. Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo R. Muhammad Syafi’i menegaskan seluruh guru di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) harus sudah bergaji minimal Rp2 juta pada 2027 mendatang.
Target ini, menurutnya, merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang tidak ingin ada lagi guru agama hidup dengan gaji minim.
“Presiden minta jangan ada lagi guru berpenghasilan di bawah Rp2 juta. Maka dari itu, kami pastikan semua guru di bawah Kemenag harus tersertifikasi dan berhak menerima penghasilan yang lebih layak pada 2027,” ujar Romo saat menghadiri Silaturahmi Tokoh Lintas Agama dan FKUB se-Provinsi Lampung, Kamis (14/8/2025).
Berdasarkan data Kemenag, jumlah guru di bawah kementerian ini masih sangat besar. Setidaknya 629 ribu guru tercatat masih berpenghasilan di bawah Rp500 ribu per bulan.
Mereka tersebar di berbagai jenjang pendidikan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, hingga Buddha. Persentase terbesar ada di sekolah swasta yang memang tidak mendapatkan dukungan penuh dari APBN.
“Di sekolah negeri keagamaan, hanya 8 persen guru yang masih bergaji rendah. Namun, di swasta, kondisinya jauh lebih berat. Ada 92 persen guru swasta yang gajinya masih di bawah Rp500 ribu,” jelas Romo.
Sertifikasi guru menjadi kunci untuk menaikkan standar gaji. Dengan sertifikasi, guru berhak menerima tunjangan profesi sehingga total penghasilannya bisa melampaui Rp2 juta.
Selama ini, Kemenag hanya mampu mensertifikasi 45 ribu guru per tahun. Jika pola itu dipertahankan, butuh 12 tahun untuk menyelesaikan seluruh guru.
Namun, Romo mengusulkan percepatan.
“Kalau pakai skema lama, terlalu lama. Maka saya usulkan percepatan: 50 persen guru disertifikasi di 2025, sisanya di 2026. Jadi 2027 semua selesai. Walaupun awalnya tidak disetujui, saya yakinkan bisa mencari tambahan dananya,” tegasnya.
Program percepatan sudah dimulai tahun ini. Hingga akhir 2025, ditargetkan 300 ribu guru bisa mengikuti sertifikasi, dengan sistem tiga angkatan masing-masing 100 ribu orang.
Romo menambahkan, program ini diprioritaskan bagi guru eksisting atau yang sudah mengajar. Sementara untuk guru baru, nantinya ada mekanisme dan skema khusus yang sedang disusun pemerintah.
“Program sertifikasi guru di bawah Kemenag ini untuk yang sudah ada. Adapun untuk guru baru nanti ada jalur dan mekanisme lain. Intinya, semua guru ke depan harus punya kepastian penghasilan yang layak,” tegasnya.
Kebijakan ini diyakini akan berdampak luas. Selain meningkatkan kesejahteraan guru, juga diharapkan berbanding lurus dengan kualitas pendidikan agama di Indonesia.
Dengan kenaikan gaji dan sertifikasi yang lebih merata, guru di sekolah negeri maupun swasta punya standar hidup yang lebih baik. Di sisi lain, beban pemerintah daerah dalam menutup kesenjangan juga bisa berkurang.
“Kalau guru sudah sejahtera, mereka bisa lebih fokus membina akhlak dan kualitas pendidikan anak-anak kita. Dan ini sesuai dengan visi Presiden untuk membangun SDM unggul,” pungkas Wamenag.(*)
Add new comment