Jakarta – Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor minyak dan gas bumi (migas) masih jauh dari target. Hingga 1 Juni 2025, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat capaian PNBP migas baru mencapai Rp39,83 triliun, atau sekitar 32,92 persen dari total target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp120,99 triliun.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan potensi shortfall penerimaan negara dari sektor migas, yang selama ini menjadi salah satu kontributor utama dalam struktur APBN.
Plt Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan, dua faktor utama penyebab rendahnya capaian PNBP migas adalah: turunnya harga minyak dunia dan belum tercapainya target lifting.
Dalam APBN 2025, asumsi harga minyak mentah acuan Indonesia (ICP) dipatok sebesar USD 82 per barel, namun realisasi rata-rata ICP hingga Mei 2025 hanya menyentuh USD 70 per barel. Penurunan harga ini berdampak langsung terhadap nilai jual migas dan otomatis menurunkan setoran ke kas negara.
“Saat harga lebih rendah dari asumsi APBN, otomatis pendapatan kita ikut terkoreksi,” ujar Tri saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin (30/6/2025).
Di sisi lain, lifting migas—yakni volume migas yang berhasil diangkat dan dijual—juga belum memenuhi target. Dari target 605 ribu barel per hari (bph), capaian hingga Mei hanya 568 ribu bph.
Tri menambahkan, jika faktor ICP sulit dikendalikan karena tergantung pasar global, maka fokus ESDM saat ini adalah mendorong peningkatan lifting migas. Pemerintah, lanjutnya, telah meminta perusahaan-perusahaan migas untuk mengejar optimalisasi produksi dan mempercepat aktivitas eksplorasi.
“Kita harus bisa pastikan lifting tetap bisa naik. Kalau ICP tidak bisa kita kontrol, maka lifting harus digenjot,” katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen mengejar target ambisius untuk meningkatkan produksi minyak nasional menjadi 1 juta barel per hari pada 2029.
Beberapa langkah strategis yang sedang digodok antara lain:
- Percepatan eksplorasi di seluruh blok wilayah kerja,
- Penggunaan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) dan horizontal fracking,
- Penawaran agresif terhadap 61 wilayah kerja migas yang sedang dibuka pemerintah,
- Revisi regulasi dan skema insentif agar lebih menarik bagi investor.
“Jika kita ingin mengejar target 1 juta bph di 2029, semuanya harus bergerak sekarang. Ini bukan pekerjaan instan,” kata Yuliot.
Realisasi PNBP yang rendah di semester pertama 2025 ini bisa menjadi alarm dini bagi pengelolaan fiskal negara. Jika tren rendahnya ICP dan lifting berlanjut, maka potensi penurunan kontribusi sektor migas terhadap APBN semakin besar.
Situasi ini membuka ruang evaluasi menyeluruh terhadap proyeksi penerimaan negara dan kemungkinan pergeseran beban fiskal ke sektor lain seperti pertambangan, energi baru terbarukan (EBT), atau pajak.(*)
Add new comment