Jakarta – Di tengah kompleksitas geopolitik dan turbulensi informasi global, Wakil Ketua Umum FKPPI sekaligus anggota DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyatakan dukungannya terhadap rencana strategis TNI Angkatan Darat membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan. Rencana ini mencakup perekrutan 24.000 tamtama yang akan disebar di seluruh 514 kabupaten/kota, dengan tugas yang tak lazim bagi prajurit: mengurus pertanian, peternakan, perkebunan, hingga pelayanan kesehatan masyarakat.
Rencana tersebut disampaikan dalam forum “Penyelenggaraan Komunikasi Sosial Dengan Keluarga Besar TNI Tingkat Pusat Tahun 2025” di Graha Zeni Pusziad, Jakarta. Dalam pidatonya, Bamsoet menekankan bahwa bentuk ancaman terhadap negara saat ini tak lagi bersifat konvensional, melainkan multidimensi, tersembunyi, dan menyasar langsung kerentanan domestik seperti informasi, pangan, dan persepsi publik.
“Hari ini, negara bisa diserang tanpa satu peluru pun ditembakkan. Musuh utama kita kini adalah algoritma, narasi, dan manipulasi persepsi,” tegasnya, merujuk pada istilah strategis "accelerated warfare" dan “Perang Generasi V”.
Menurut Bamsoet, pembentukan Batalyon Pembangunan oleh TNI AD harus dilihat sebagai bentuk evolusi dari doktrin pertahanan nasional yang kini bergeser dari kekuatan militer ke kekuatan pangan dan informasi. Setiap batalyon dirancang untuk menggarap minimal 20 hektare lahan di wilayah tugasnya, sekaligus menjadi garda depan dalam membantu layanan publik dasar di tingkat lokal.
Namun di balik dukungan itu, Bamsoet juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian: Indonesia berada dalam posisi yang sangat rawan, sebagai negara dengan lebih dari 213 juta pengguna internet—pasar digital raksasa yang menjadi sasaran utama infiltrasi asing dan serangan siber.
“Kita seperti tidur bersama musuh. Disinformasi, infiltrasi budaya, dan pengaruh digital dari luar mengalir bebas ke ruang-ruang sosial kita,” katanya. “Jika paradigma keamanan nasional tidak diperbarui, kita bisa kehilangan kemerdekaan secara perlahan, tanpa sadar.”
Dalam konteks itu, ia menegaskan perlunya memperkuat sistem Sistem Keamanan Semesta, di mana semua elemen—termasuk Keluarga Besar TNI—terlibat dalam pembangunan narasi kebangsaan yang sehat, inklusif, dan menjaga akal sehat masyarakat.
“Di tengah arus deras disinformasi dan ujaran kebencian, narasi damai dan nilai keindonesiaan harus dibawa ke ruang publik oleh para penjaga moral bangsa, termasuk keluarga besar TNI,” tutup Bamsoet.
Sejumlah tokoh penting turut hadir dalam forum strategis ini, antara lain Wakil Aster Kasad Bidang Tahwil Komsos dan Bhakti TNI Brigjen TNI Taufiq Shobri, Deputi BPIP Prakoso, Asdep Kemenko Polhukam Cecep Agus Supriyatna, dan Direktur Kewaspadaan Nasional Kemendagri Aang Witarsa Rofik. Forum ini sekaligus menjadi refleksi atas upaya konkret menyusun ulang sistem pertahanan Indonesia, dari sekadar menghadapi musuh bersenjata, menjadi penjaga ketahanan sistemik nasional: pangan, digital, dan sosial.(*)
Add new comment