JAKARTA — Di tengah masa transisi pemerintahan nasional, Gubernur Jambi Al Haris menunjukkan langkah progresif dengan memimpin langsung delegasi kepala daerah se-Provinsi Jambi dalam kunjungan resmi ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Kunjungan ini tidak sekadar seremonial. Ia menjadi momentum strategis untuk mengajukan percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Jambi—dari jalan nasional yang terputus, jaringan irigasi yang belum optimal, hingga persoalan pelik banjir tahunan yang makin kompleks.
Gubernur Al Haris tidak datang sendiri. Turut hadir para Bupati/Wali Kota se-Jambi, serta jajaran Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan. Hal ini memperlihatkan sinergi lintas pemerintahan yang solid antara pusat dan daerah, eksekutif dan legislatif.
“Kami hadir bersama-sama hari ini untuk memastikan bahwa program-program strategis Jambi tidak stagnan dalam masa transisi. Kami membawa harapan rakyat Jambi agar pembangunan yang tertunda bisa dilanjutkan, bahkan dipercepat,” tegas Al Haris usai pertemuan.
Dalam pertemuan tersebut, Al Haris menggarisbawahi tiga hal krusial:
- Pembangunan dan perbaikan jalan nasional yang belum tuntas di beberapa kabupaten
- Revitalisasi jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan
- Penanggulangan banjir di kawasan rawan seperti Batanghari, Tanjab Timur, hingga Kota Jambi
“Banjir tidak lagi sekadar bencana tahunan. Ini soal kelangsungan hidup dan produktivitas masyarakat. Maka perlu intervensi serius dari Kementerian PU,” kata Al Haris.
Al Haris juga menyadari bahwa 2025 merupakan tahun transisi politik nasional pasca-Pemilu. Namun, ia tetap optimis bahwa jalur komunikasi yang baik bisa membuka peluang percepatan anggaran, baik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun skema infrastruktur lainnya di tahun 2026.
“Kami berharap Jambi bisa tetap masuk dalam radar prioritas nasional. Kita punya potensi besar, dari hulu migas, perkebunan, hingga pertanian. Infrastruktur adalah kuncinya,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo menyambut baik inisiatif Gubernur Jambi dan jajarannya. Ia memastikan bahwa kementeriannya akan memproses usulan prioritas Jambi secara teknokratik dan memasukkannya dalam daftar tindak lanjut pasca-transisi kabinet.
Dukungan politik dari Komisi V DPR RI juga menjadi kekuatan tambahan dalam mendorong agar usulan daerah tidak terpinggirkan oleh dinamika pusat.
Lebih jauh, Al Haris menegaskan bahwa infrastruktur bukan hanya soal fisik jalan atau tanggul, tetapi soal keadilan pembangunan. Daerah-daerah di Jambi yang selama ini tertinggal harus mendapat perhatian yang setara.
“Ini bukan hanya soal APBN dan DAK, tapi soal wajah kehadiran negara di daerah. Saya tidak ingin ada daerah yang merasa diabaikan,” pungkasnya.
Kunjungan ini menjadi bukti bahwa di tengah ketidakpastian transisi, Jambi tidak tinggal diam. Dengan strategi komunikasi yang tepat, sinergi antar-pemerintah, dan kepemimpinan yang peka terhadap kebutuhan akar rumput, Jambi bergerak untuk membangun, menyambungkan, dan menyejahterakan. (*)
Add new comment