Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Jambi hingga 31 Maret 2025 mencerminkan dinamika ekonomi yang kompleks. Di satu sisi, APBN masih berfungsi sebagai shock absorber melindungi daya beli masyarakat, namun di sisi lain tantangan besar mengemuka—dari penurunan tajam penerimaan pajak hingga belanja modal yang tertahan karena proses tender yang belum tuntas.
Ahmar Rudi, Plt Kepala Perwakilan Kemenkeu Jambi dalam rilisnya menjelaskan realisasi pendapatan negara dari Jambi tercatat sebesar Rp910,94 miliar atau 11,65% dari target. Namun capaian ini mengalami penurunan drastis sebesar 44,62% dibanding tahun sebelumnya. Penurunan paling tajam terjadi pada PPN (turun 86,34%) dan PPh Nonmigas (turun 45,11%). Meski begitu, PPh Nonmigas masih menjadi penyumbang terbesar—sekitar 37,39% dari total pendapatan.
"Kementerian Keuangan mengidentifikasi penyebab utama anjloknya penerimaan pajak adalah pemusatan Wajib Pajak Cabang ke pusat serta implementasi aturan dan sistem perpajakan baru," ujarnya.
Di sisi lain, penerimaan kepabeanan dan cukai justru mencatat kinerja impresif. Total realisasinya mencapai 100,04% dari target Rp125,43 miliar. Bea Keluar melonjak menjadi Rp123,81 miliar (106,86% dari target), dipicu oleh kuatnya ekspor komoditas sawit dan turunannya.
Sementara itu, Bea Masuk masih di angka moderat—baru mencapai Rp1,61 miliar atau 16,75% dari target tahunan.
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga memberikan kontribusi signifikan dengan total realisasi Rp259,18 miliar (42,82% dari target). Penerimaan tertinggi berasal dari sektor kendaraan bermotor (STNK, BPKB, TNKB), kepelabuhan, serta jasa pendidikan dan rumah sakit.
Khusus PNBP BLU, kontribusi terbesar berasal dari UNJA, UIN STS, dan Poltekkes Jambi sebesar Rp61,88 miliar, serta layanan rumah sakit seperti Rumkit Bratanata dan Bhayangkara sebesar Rp22,88 miliar.
Di sisi belanja, realisasi APBN hingga Maret 2025 tercatat Rp4,2 triliun. Namun belanja pemerintah pusat (K/L) justru mengalami penurunan tajam sebesar 39,28% atau senilai Rp708,77 miliar dibanding periode yang sama tahun lalu.
Belanja modal menjadi titik kritis: hanya Rp304,46 miliar yang direalisasikan, turun drastis 98,71%. Penyebabnya antara lain proses lelang yang masih berjalan, pembatalan kontrak, hingga blokir efisiensi.
Secara total, belanja modal yang diblokir mencapai Rp400,82 miliar, dan total blokir belanja keseluruhan mencapai Rp1,15 triliun—mayoritas karena kebijakan penyesuaian belanja negara.
Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa mencapai Rp3,72 triliun atau 25,04% dari target. Ada pertumbuhan sebesar 17,32% (yoy), dengan insentif fiskal, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagai kontributor utama.
Kabupaten Kerinci mencatat realisasi tertinggi (29,20%), sementara Tanjung Jabung Barat menjadi yang terendah (21,00%).
Lebih lanjut, ia menjelaskanKinerja pembiayaan mikro tetap menjanjikan. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jambi mencapai Rp1,6 triliun untuk 19.872 debitur. Sektor pertanian menjadi sektor unggulan dengan Rp1,16 triliun (72,3% dari total KUR).
UMi (Ultra Mikro) juga disalurkan kepada 979 debitur senilai Rp5,63 miliar. Skema terbanyak adalah pembiayaan kelompok melalui PT Bahana Artha Ventura (BAV). Jambi menyumbang 26,16% penyaluran UMi di regional Sumatera dan 6,09% skala nasional.
Meski dihantam pelemahan penerimaan pajak dan belanja modal yang belum bergerak optimal, APBN tetap menjadi instrumen utama menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi menyatakan akan terus mengoptimalkan pelaksanaan anggaran agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh publik.
“Realisasi APBN kami kelola agar tetap kredibel dan sustain. Kami berkomitmen menjadikan APBN sebagai alat pemulihan dan pelindung ekonomi rakyat,” tegasnya.(*)
Add new comment