Rencana pembangunan klenteng di Desa Bakung, Kecamatan Maro Sebo, menuai gelombang penolakan dari warga setempat. Dugaan pelanggaran aturan serta minimnya keterbukaan dari pihak pengurus klenteng menjadi alasan utama di balik protes ini. Para tokoh masyarakat hingga anggota DPRD Muaro Jambi ikut angkat bicara, menyoroti persoalan ini dari berbagai sisi.
Samsudin, mantan Kepala Desa Bakung sekaligus tokoh masyarakat setempat, menjadi salah satu pihak yang vokal menolak pembangunan klenteng tersebut. Ia menyebutkan bahwa hingga saat ini, tidak ada proses sosialisasi dari pihak yayasan kepada warga desa.
"Tahu-tahu ado rencana pembangun kleteng. Yang jelas, di Desa Bakung ini dak ado warga yang beragama selain Islam. Jadi saya bingung, kok tiba-tiba mau dibangun kleteng?" ujar Samsudin, mempertanyakan urgensi dan relevansi rencana tersebut.
Sejalan dengan kekhawatiran masyarakat, sejumlah anggota DPRD Muaro Jambi turut menyoroti pentingnya mengikuti regulasi dalam pembangunan tempat ibadah. Syafri Hasibuan, anggota Fraksi PKS-Prindo, menegaskan bahwa persetujuan masyarakat sekitar adalah kunci utama.
"Intinya, pembangunan boleh saja dilakukan, tetapi harus dengan izin dan persetujuan warga. Kalau masyarakat menolak, sebaiknya pembangunan ditunda dulu," tegas Syafri.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta dari Partai Amanat Nasional (PAN), mengingatkan bahwa meski setiap agama memiliki hak mendirikan sarana ibadah, regulasi dan dampak lingkungan harus menjadi perhatian utama.
"Semua agama punya hak yang sama, tapi harus sesuai aturan. Jangan sampai ada oknum pemerintah yang melegalkan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang, karena ada konsekuensi hukum yang akan dihadapi," ujar Aidi Hatta.(*)
Add new comment