Pemecatan Tontawi Jauhari oleh Cek Endra dari Ketua Golkar Sarolangun memicu kontroversi. Kritik keras muncul terhadap kebijakan Cek Endra yang dianggap mengabaikan prinsip demokrasi dan keadilan di tubuh Golkar Jambi.
Pemecatan Tontawi Jauhari sebagai Ketua DPD II Golkar Sarolangun oleh Ketua Golkar Provinsi Jambi, Cek Endra, memicu gelombang protes dan menimbulkan tanda tanya besar tentang arah kebijakan di tubuh partai berlambang pohon beringin ini.
Keputusan yang mendadak ini bukan hanya mengguncang internal Golkar, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran tentang kepemimpinan yang mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.
Cek Endra, yang seharusnya menjadi penjaga nilai-nilai demokrasi dalam partai, justru menunjukkan sisi yang sebaliknya. Tontawi Jauhari, seorang politisi senior yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Sarolangun, dipecat tanpa proses yang transparan.
Pemecatan ini, yang dilakukan beberapa hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar, dan menjelang diterbitkannya rekomendasi partai untuk Pilkada di Sarolangun. Hal ini menimbulkan kecurigaan ada agenda politik tersembunyi di balik tindakan ini.
Direktur Eksekutif Publik Trust Institute (PUTIN), Dr. Pahrudin, HM.M.A, dengan tegas menyatakan bahwa pemecatan Tontawi Jauhari adalah tindakan yang tidak rasional dan mencerminkan adanya konflik kepentingan di dalam partai.
"DPD Golkar Provinsi Jambi kok bisa melayangkan surat pemecatan tanpa melalui prosedur seperti yang di baca pada berita – berita online, pemecatan tanpa alasan, tanpa komunikasi dan tidak melakukan klarifikasi dalam organisasi kepartaian," ujarnya.
Dr Pahrudin menilai DPD Golkar Provinsi Jambi di bawah pimpinan Cek Endra tampaknya lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada menjalankan roda organisasi dengan baik.
Lebih jauh lagi, dugaan adanya konflik kepentingan semakin menguat ketika diketahui bahwa putra Cek Endra berencana maju dalam Pilkada Sarolangun, namun tidak melalui Partai Golkar. Sementara Tontawi, yang memiliki dukungan kuat di Sarolangun, juga maju dalam Pilkada tersebut. Langkah Cek Endra ini bisa dilihat sebagai upaya untuk membersihkan jalan bagi putranya, dengan cara menyingkirkan Tontawi dari posisinya sebagai Ketua Golkar Sarolangun.
"Apalagi beliau (Tontawi) saat sekarang masih menunggu hasil rekomendasi Partai Golkar dari Pusat. Pertanyaannya, Apakah Cek Endra akan merebut Golkar Sarolangun agar bisa memuluskan gerakan untuk putranya diusung melalui Golkar ? Jika benar inilah salah satu aspeknya adanya konflik kepentingan,"ujarnya.
"Pimpinan partai seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan demokrasi, bukan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Ini adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang tidak bisa dibiarkan," tegas Pahrudin, menambahkan bahwa tindakan Cek Endra ini berpotensi merusak citra Golkar sebagai partai yang selama ini dikenal memiliki tradisi demokrasi yang kuat.
Jika kebijakan seperti ini dibiarkan terus berlanjut, bukan tidak mungkin Golkar akan kehilangan dukungan dari basis pemilih yang selama ini setia pada partai.
Tontawi Jauhari sendiri mengaku kaget dan merasa dizolimi oleh keputusan sepihak ini. Tanpa komunikasi sebelumnya, ia mendapati dirinya dipecat melalui pesan digital yang dikirim dalam format PDF.
"Saya sangat terkejut dan kecewa. Ini adalah bentuk kezaliman yang dilakukan oleh pimpinan partai. Jika ada kesalahan, saya seharusnya diberikan kesempatan untuk membela diri, bukan langsung dipecat tanpa alasan yang jelas," ungkap Tontawi dengan nada marah.
Tontawi Jauhari telah menyatakan niatnya untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Partai dan mengajukan surat keberatan ke DPP Golkar.
"Saya akan melawan keputusan ini sampai titik darah penghabisan. Ini bukan hanya tentang posisi saya, tetapi tentang mempertahankan prinsip keadilan dan demokrasi dalam partai ini," ujarnya dengan tegas.
Iton, begitu ia akrab disapa, menduga manuver politik ini bagian dari operasi khusus untuk menghadang dirinya memperoleh rekomendasi partai Golkar untuk Pilkada Sarolangun.
Ketua DPD Golkar Provinsi Jambi Cek Endra memberikan tanggapannya melalui pesan Whatsapp.
"Tidak mungkin dipecat kalau tidak ada sebab,"tegasnya. Cek Endra menegaskan akan memberikan penjelasan lebih rinci di lain waktu.
Indra Armendaris, Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD 1 partai Golkar Provinsi Jambi, menjelaskan bahwa keputusan yang diambil Cek Endra merupakan bagian dari dinamika organisasi yang sah. langkah tersebut diambil, menurutnya, demi menjaga soliditas dan eksistensi Partai Golkar. Terutama, sejak munculnya gerakan dan isu Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Golkar Provinsi Jambi.
Pengacara senior yang kini menjabat staf khusus Gubernur Jambi itu menganggap gerakan Musdalub untuk mengganti Cek Endra, adalah ancaman terhadap stabilitas internal partai.
"Keputusan yang dilakukan DPD 1 Partai Golkar Provinsi Jambi sudah sesuai. Tidak ada yang melanggar AD/ART. Sebagai ketua, beliau memiliki hak untuk mengambil langkah-langkah demi kemajuan organisasi. Ini adalah upaya untuk menjaga soliditas dan eksistensi partai golkar provinsi jambi" ujar Indra.
Ia juga menekankan bahwa tidak ada istilah penzaliman dalam keputusan tersebut. Indra menjelaskan bahwa setiap anggota partai yang merasa dirugikan, termasuk Tontawi, berhak mengajukan keberatan atau menggugat ke Mahkamah Partai.
"Biarlah Mahkamah Partai yang memutuskan. DPD 1 Partai Golkar Provinsi Jambi siap menerima keputusan dari mahkamah partai tersebut,"tegasnya.
Indra juga menyatakan bahwa DPD 1 Golkar Jambi telah mempertimbangkan dengan matang sebelum menerbitkan Plt (Pelaksana Tugas) Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Sarolangun.(*)
Add new comment